Wapres Minta Aparat Lindungi Masyarakat Papua dari Tindakan Anarkis KKB

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin membahas perkembangan Papua bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Hal ini dilakukan Wapres Ma’ruf Amin yang sebelumnya sempat melakukan kunjungan kerja secara maraton ke berbagai wilayah di Papua akhir November 2022.

Keterangan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (20/12/2022), salah satu hal yang ditekankan Wapres dalam pertemuan itu adalah mengenai penanganan keamanan di wilayah Papua.

Yang mana Wapres meminta aparat penegak hukum untuk terus melindungi masyarakat Papua dari berbagai tindakan anarkis kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Mereka (KKB) menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan. Oleh karena itu, Wapres meminta supaya negara hadir dan menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik,” ungkap Masduki usai mendampingi Wapres dalam pertemuan.

Menurutnya, secara tegas Wapres meminta agar KKB ditindak secara hukum, karena berbagai kejahatannya telah meresahkan masyarakat dan mengganggu upaya pembangunan di Papua.

Wapres: Harus Ada Langka Tegas Aparat

“Wapres dalam hal ini meminta ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum agar negara hadir di sana. Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara,” jelas Masduki.

Selain itu, kata Masduki, Wapres menekankan agar pendekatan humanis berbasis teritorial tetap diterapkan untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

“Wapres ingin pendekatan teritorial mulai dari atas kodam sampai ke tingkat koramil harus tetap dijalankan semua pihak, baik oleh TNI-Polri dan pemerintahan sipil di Papua,” ucapnya.

Dikatakannya, oentingnya pendekatan humanis berbasis teritorial ini, adalah untuk mengintegrasikan pihak keamanan dengan warga sipil dalam menciptakan langkah-langkah konkret terkait pembangunan kesejahteraan di Papua.

Masduki menjelaskan bahw pada kesempatan tersebut, Wapres mendapat laporan bahwa masyarakat Papua menerima dengan baik penetapan beberapa daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua, karena masyarakat memahami tujuan dibalik pemekaran itu untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas tindak lanjut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di mana Wapres ingin agar badan yang dipimpinnya itu berjalan efektif dalam mempercepat upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“BP3OKP itu sudah dijalankan secara bertahap, jadi pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana, dan seterusnya, itu sekarang sudah mulai berjalan, itu lagi-lagi bagaimana agar semua proses pembangunan kesejahteraan Papua (terlaksana dengan baik),” tandas Masduki.

“Kemudian bagaimana agar ada evaluasi, bagaimana semuanya itu, termasuk dana itu betul-betul dijalankan dengan bersih, tidak diselewengkan ke sana kemari, tapi untuk kesejahteraan rakyat, bisa berjalan sesuai harapan masyarakat Papua,” imbuhnya.

Hadir dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa mewakili Panglima TNI.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah.

Reporter: Rijhondy S
Editor: Frifod