Tinggalkan Gaya Militer, Pemerintah Sebut Pendekatan Kesejahteraan Diutamakan di Papua

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak lagi mengutamakan pendekatan militer dalam menangani konflik di Papua. Menurutnya, dengan pendekatan kesejahteraan yang diutamakan meredam gejolak di Tanah Papua.
Hal ini ditegaskan Moeldoko saat bertemu dengan Duta besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/1/2022).

Dikatakan Moeldoko, sejak awal Pemerintah Indonesia memahami dan menyadari bahwa isu Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer saja.

Dijelaskannya bahwa pemerintah ingin mengatasi masalah dasar masyarakat Papua, yakni dengan pendidikan, kesehatan dan mengatasi kemiskinan.

Namun, kata Moeldoko, di tengah upaya pemerintah mengatasi masalah Papua, sayangnya terdapat kelompok bersenjata yang menyerukan kemerdekaan.

“Kelompok ini mulai menyerang fasilitas umum seperti sekolah dan bahkan menargetkan penyerangan terhadap guru dan para dokter,” ungkap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga menambahkan kalau pemerintah pun tak bisa mengabaikan hal itu. Dirinya mengklaim penambahan anggota TNI ke Papua bukan untuk tujuan operasi militer. Ia menyebut operasi militer yang dilakukan di Papua untuk pengamanan perbatasan.

“Sewaktu saya masih menjabat sebagai Panglima TNI, doktrin saya kepada prajurit saya adalah bahwa tentara yang akan berangkat ke Papua harus menaruh cangkul di depan, senjata dikalungkan dibelakang. Itu artinya pendekatan kesejahteraan adalah nomor satu,” jelasnya.

Polri Geser Operasi

Sementara Mabes Polri mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi akan menggeser wilayah operasi dengan pendekatan berbeda pada tahun ini. Keputusan itu diambil kepolisian setelah melakukan evaluasi terhadap status operasi Satgas Nemangkawi di Papua.

“Terkait dengan Satgas Nemangkawi pendekatannya kita akan melakukan upaya-upaya perbaikan setelah dilakukan evaluasi. Tentu pemerintah dan juga Polri melakukan pendekatan agar tidak lagi terjadi kekerasan,” ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakar (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, pada hari yang sama.

Ia mengklaim dalam beroperasi Satgas Nemangkawi akan lebih menekankan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Makanya pihaknya tidak ingin ada lagi korban kekerasan di Papua.

“Karena tahun ini akan dilaksanakan operasi dengan cara bertindak dan target operasi di wilayah yang berbeda. Yang mana nanti lebih melakukan pendekatan terhadap kesejahteraan dengan harapan tidak ada lagi korban kekerasan,” terang Ramadhan lagi.

Namun, Ramadhan tidak menjawab secara tegas apakah Mabes Polri akan menarik anggota kepolisian non organik dalam pendekatan yang baru ini. Ia hanya mengatakan pada operasi mendatang Satgas Nemangkawi akan tetap dibantu oleh Mabes Polri.

“Jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah preventif dan Satgas Nemangkawi ini Kasatgasnya di Polda Papua. Tentu memdapatkan backup dari Mabes Polri,” tandas Ramadhan.

Satgas Nemangkawi adalah tim gabungan TNI-Polri yang bertugas untuk menghadapi kelompok bersenjata di wilayah Papua. Satgas tersebut di bawah komando Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih.

Masa operasi Satgas Nemangkawi sendiri juga sempat diperpanjang oleh Mabes Polri selama enam bulan l, yakni Juni hingga Desember 2021.

Reporter: Steven Stanly Doranggi
Editor: Frifod