Bupati Humbahas Ikuti Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Jakarta

TOP-NEWS.id, DOLOK SANGGUL – Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE menghadiri Rakornas Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Rakornas dibuka Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi Covid-19 di Tanah Air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, dan kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.

Tingkat vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Presiden Jokowi mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut, bukan pekerjaan yang mudah, namun hal ini dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.

“Menyuntik 448 juta suntikan bukan barang yang gampang, tapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, walikota sampai ke tingkat RT/RW semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan Covid-19 dengan baik,” tambah Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pada tahun 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (inflasi) pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, dan untuk terakhir Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen, karena musiman adanya Hari Raya Natal dan Perayaan Tahun Baru,” tutur Tito.

Dalam Rakornas itu, Presiden RI juga menjelaskan bahwa saat ini jumlah ASN sekitar 4,2 juta dan non ASN 2,3 juta.

Jumlah ASN yang sangat banyak ini perlu indikator kinerja yang fokus dan sesuai dengan prioritas pemerintahan, yaitu pada sektor investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Indikator kinerja akan ini juga diseragamkan untuk TNI, Polri dan kejaksaan. Kemudian APBD dipastikan agar dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, baik yang langsung, e-catalog, maupun bentuk-bentuk pengadaan lainnya. E-catalog sangat penting peranannya dalam meningkatkan TKDN.

Dalam Rakornas, Menpan-RB mengungkapkan, reformasi birokrasi selama ini dipandang lebih banyak dilaksanakan “di hilir”.

Maka paradigma ke depan, reformasi birokrasi akan diarahkan untuk lebih tematik dan fokus pada prioritas pemerintah, yaitu peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan, pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri lewat e-catalog.

Selama ini pengukuran reformasi birokrasi baru dari sekadar administrasi. Ke depan, Presiden mengharapkan dampak yang terukur.

“Apabila reformasi birokrasi bagus berarti tingkat kemiskinan turun, pelayanan Investasi bagus berarti tingkat investasi bertambah,” jelas Presiden.

Presiden juga menekankan agar dalam pengukuran indeks reformasi birokrasi untuk mengikutsertakan belanja produk dalam negeri pada e-catalog. Salah satu hal penting terkait e-catalog adalah selama ini masih belum signifikan, karena masih terdiri dari belanja yang kecil seperti belanja makan/minum.

Untuk itu ke depan, diharapkan belanja konstruksi sudah dapat melalui e-catalog. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri dapat lebih signifikan ditingkatkan.

Dalam Rakornas, dibentuk dalam empat kelompok. Kelompok pertama, membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.

Kedua, dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono.

Serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Kelompok ketiga, membahas mengenai penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.

Dan keempat, dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Panglima TNI Yudo Margono.

Reporter: Rijhondy Siregar
Editor: Frifod