Presiden PKS Syaikhu Duga Presiden Jokowi akan Wariskan Utang Ketika Lengser 2024

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan utang yang sangat besar ketika lengser pada 2024. Setuju dengan prediksi para ahli, Syaikhu menyebut warisan utang akan lebih dari Rp 7000 triliun.

“Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi akan mewariskan tambahan utang negara, lebih dari Rp 7000 triliun,” kata Syaikhu di kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12/2021).

Jumlah itu lebih banyak ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono menyudahi kepemimpinannya dua periode masa jabatan presiden pada 2014 dan utang luar negeri Indonesia hanya sekitar Rp 2.700 triliun.

Bahkan Syaikhu juga menyinggung soal rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite. Menurutnya, kebijakan itu tak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah jika benar-benar diterapkan.

Di kesempatan yang sama, Syaikhu menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dirinya yakin bahwa wacana tersebut sarat dengan masalah dan mengkhianati demokrasi.

“Gagasan perpanjangan jabatan presiden adalah gagasan yang mengkhianati cita-cita reformasi dan demokrasi. Perpanjangan jabatan presiden hanya akan menjadikan kekuasaan, pemerintah semakin kuat tak terbendung,” ucapnya.

Bukan itu saja, Presiden PKS ini juga menyinggung soal rencana pemerintah dan DPR yang kini tengah mengebut pembahasan RUU Ibukota Negara (IKN) di parlemen. Menurut dia, proyek perpindahan ibukota saat ini bukanlah prioritas.

Syaikhu mengkritik pembahasan RUU IKN yang telah menabrak sejumlah aturan sejak naskahnya diserahkan pemerintah ke DPR September lalu. Selain itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah bergegas memindahkan ibukota karena alasan kondisi geografis DKI Jakarta yang kerap banjir dan terancam tenggelam.

Ia menilai, alasan itu seolah-olah mengesankan pemerintah lepas tangan atas banjir Jakarta. Di sisi lain, kondisi ekologis di wilayah yang akan menjadi lokasi ibukota baru justru juga terendam banjir.

“Maka pertanyaan itu bisa kita balik pertanyaan kepada pemerintah, apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam, sehingga ibukota harus dipindah ke Kalimantan Timur?” terang dia.

Editor: Frifod