Pekerjaan tak Becus, Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang Didemo

TOP-NEWS.id, BANTEN – Kantor Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang (Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten didemo massa dari (Forum Keadilan Masyarakat Banten (FKMB) dan aliansi Gerakan Hak Asasi Manusia Nusantara (GERHAMTARA) Banten dan Ikatan Rakyat Reformasi (IKRAR) Banten di depan Kantor PUPR di Jalan Raya Lambuan KM 5 Cikoneng, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (16/3/2022).

Aksi demo tersebut terkait anggaran Rp 4.159.600.000 miliar tahun anggaran 2021 untuk peningkatan jalan. Pekerjaan baru saja dikerjakan beberapa bulan atau baru seumur jagung sudah rusak kembali,” ujar Ketua Umum (Ketum) FKMB Iwan Setiawan dalam aksinya.

Lanjut Iwan, Jalan Tenjolahang-Cening adalah jalan penghubung antar kecamatan dan menghubungkan ke jalan Provinsi Banten menuju kawasan Pantai Carita.

Ruas jalan tersebut, kata Iwan, milik Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang melalui Aspirasi pihak PUPR Provinsi Banten melaksanakan Kegiatan Peningkatan jalan Tenjolahang-Cening melalui sumber anggaran Perubahan APBD 2021, namun baru juga seumur jagung ruas jalan tersebut sudah rusak parah.

Di sela aksi demo, Ketum FKMB Iwan Setiawan saat di temui TOP-NEWS. id, mengatakan sangat menyayangkan dengan anggaran yang begitu besar Rp 4.158.600.000 (empat miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

“Usia jalan tersebut hanya seumur jagung, karena melihat konstruksi jalan tersebut patut diduga ada unsur KKN, seperti proyek arisan saja,”katanya.

“Maka dengan ini kami dari Forum Kedialan Masyarakat Banten, Gerakan Hak Asasi Manusia Nusantara, dan Ikatan Rakyat Reformasi Banten meminta kepada APH (aparat penegak hukum), di antaranya Kapolda Banten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang agar membentuk Tim Pemeriksaan dalam Kegiatan pelaksanaan Penikatan Jalan Tenjolahang-Cening dan dapat memeriksa secara khusus bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut,” tegas Iwan.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Provinsi Banten agar bertanggungjawab atas kinerja para pejabat sebagai pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah Pandeglang. Di antaranya, Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang Dinas PUPR Provinsi Banten.

“Pasalnya hampir beberapa persen proyek pekerjaan itu mengalami kerusakan. Di antaranya di wilayah Selatan Jembatan Munjul – Cikeusik yang rusak parah dan belum ada penanganan ruas Jalan Sobang. Bahkan telah mengalami longsor dan jalan parah, namun tidak ada penanganan, seolah pembiaran,” terang dia lagi.

DPA 2022 Rp 14 Miliar Lebih

Ia juga menjelaskan bahwa di Mengger Mandalawangi juga mengalami kerusakan, namun pihak UPTD Pemeliharaan Jalan Jembatan Wilayah Pandeglang terkesan cuek saja.

Iwan menambahkan, aggaran dalam DPA 2022 untuk Pemeliharaan Jalan Jembatan naik menjadi sebesar Rp 14.659.556,000 hanya untuk pemeliharaan jembatan dan ruas Jalan Mandalawangi – Ciomas, Mengger – Mandalawangi.

“Kemudian Jiput -Caringin, Picung – Munjul, Panimbang – Munjul, Munjul – Cikaludan -Cikeusik, Tanjung Lesung – Sumur, Cikeusik-Sobang-Tela, Saketi- Malingping – Simpang,” jelasnya.

Setelah melakukan aksi demo di depan Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang, aksi dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang untuk menyampaikan aspirasinya terkait pekerjaan PUPR Provinsi Banten.

Aksi demo diterima Kasi Intel Kejari Pandenglang, Wildan. Wildan pun berjanji akan mempelajari laporan pengaduan dari rekan-rekan LSM untuk ditindaklanjuti.

“Terimakasih kepada rekan-rekan LSM yang menyampaikan laporan pengaduan (lapdu) terkait kegiatan pekerjaan Jalan dan Jembatan UPTD pengelolaan Jalan dan Jembatan PUPR Provinsi Banten. Kami akan turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan tersebut sesuai lapdu yang kami terima,” ucap Wildan di jadapan pendemo.

Reporter: Peterson
Editor: Frifod