Otoritas Perencanaan Pembangunan Daerah Dukung Dirjen Teguh Terkait Solusi Penganggaran Disdukcapil

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Bak gayung bersambut, imbauan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi agar mencari solusi penganggaran dan dukungan para kepala Bappeda provinsi, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi menuai dukungan positif.

Sebelumnya, Dirjen Teguh memberikan gambaran tentang peran Dukcapil yang sangat strategis dan posisinya yang kian penting sebagai tulang punggung dan basis data pelayanan publik. Namun dari sisi dukungan anggaran APBN, Ditjen Dukcapil terus turun.

“Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sudah tidak ada lagi sejak tahun 2021. Ini membutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang kokoh dengan para pemegang otoritas perencanaan agar persoalan ini bisa menemukan solusi yang bijak,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dalam arahannya pada Rapat Konsolidasi sekaligus Halal Bihalal dengan jajaran kepala dinas Dukcapil provinsi, kepala Bappeda provinsi, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi melalui zoom dari Jakarta, Senin (15/5/2023) malam.

Dukungan positif datang dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iendra Sofyan. Menurut Iendra, pihaknya sudah membahas Grand Design Pembangunan Kependudukan Jabar Tahun 2025-2045.

“Konsepnya cross cutting program dan kegiatan, sehingga terwujud sinergitas dan kolaborasi antar OPD di Jabar di bidang pembangunan kependudukan dari sisi kuantitas, kualitas, peran keluarga, persebaran dengan luas wilayah, administrasi kependudukan sudah kami desain renaksinya,” tutur Iendra menjelaskan.

Banyak Dukungan Positif Pemda

Bahkan Iendra menyampaikan, Pemda Jabar telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jabar Tahun 2024-2026 yang juga menginternalisasi urusan admindukcapil.

Dukungan senada dari BPKD Provinsi Bengkulu Muhammad Riski yang mengaku telah melakukan internalisasi urusan admindukcapil dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda), khususnya di Provinsi Bengkulu.

“Sebagai daerah yang fiskalnya tidak begitu sukses dengan Rp 2,1 triliun habis untuk belanja pegawai, serta harus mengamodasi anggaran mandataris lain, seperti pendidikan 25 persen, namun prinsipnya kami sepakat sudah kita bahas beberapa mata anggaran untuk memaksimalkan anggaran Dukcapil setelah DAK fisik hilang,” ujar Riski.

Sementara sejumlah Kadis Dukcapil Provinsi juga ikut angkat bicara, salah satunya Kadis Dukcapil Sulsel Iqbal Suhaeb yang mengungkapkan bahwa kendala anggaran menghambat pencapaian target kinerja daerah.

“Sebagai contoh di Sulsel cakupan aktivasi aplikasi IKD (identitas kependudukan digital) masih rendah 1,27 persen. Usaha sudah kami lakukan mengatasi jaringan yang lambat, 2-3 menit untuk satu kali aktivasi. Kalau di daerah bisa 20-30 menit waktu yang dibutuhkan untuk aktivasi KTP digital,” jelas Iqbal.

Meskipun secara umum target kinerja Sulsel sudah melampaui target nasional dan mencapai Level 4, namun Iqbal mengaku pihaknya terus berusaha meningkatkan kolaborasi dan berkoordinasi lebih erat lagi dengan pihak BKAD dan Bappeda Provinsi.

“Kami sudah meminta tambahan dukungan APBD kepada pimpinan daerah mulai level gubenur/bupati/walikota, terutama pelayanan adminduk yang sangat penting menghadapi tahun politik 2024,” ungkap Iqbal Suhaeb.

Diah Irianti, Kadis Dukcapil Provinsi Bengkulu menyampaikan, akibat anggaran yang seret pihaknya terpaksa melakukan kanibalisasi peralatan untuk pelayanan perekaman KTP-el.

“Ini solusi darurat sembari mencari solusi yang lebih konkret melalui forum seperti ini,” terang Kadis Dukcapil Provinsi Bengkulu Diah.

Di lain kesempatan, Mendagri Tito Karnavian meminta jajaran Dukcapil untuk tidak mudah menyerah menghadapi masalah.

“Salah satu sifat penting adalah pantang menyerah. Teruslah mencoba. Semangat Dukcapil BISA itu, adalah mencari solusi dengan inovasi,” tandas Mendagri Tito Karnavian.

Sumber: Dukcapil Kemendagri
Editor: Frida Fodju