Longsor di Bogor, Kepala BNPB Serahkan DSP Rp 500 Juta dan Akan Relokasi Warga
3 min readTOP-NEWS id, BOGOR – Dalam rangka mendukung percepatan penanganan bencana tanah longsor di Kota Bogor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 500 juta rupiah.
Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., kepada Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di lokasi pengungsian warga terdampak Masjid SMP Negeri 9 Kota Bogor, Rabu (15/3/2023).
Seperti diketahui, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kota Bogor pada Selasa (14/3/2023) memicu terjadinya tanah longsor yang berupa tebing dengan tinggi 12 meter dan lebar 6 meter di Kampung Sirna Sari RT 07 RW 04, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor melaporkan bahwa material tanah longsor itu kemudian menimbun 6 unit rumah dan 1 tempat ibadah. Akibatnya sebanyak 17 warga turut tertimbun, di mana 11 ditemukan dalam kondisi selamat, 2 meninggal dunia dan 4 lainnya dalam pencarian.
Selain berdampak pada permukiman warga dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, peristiwa tanah longsor itu juga berdampak pada jalur kereta api relasi Bogor-Sukabumi sepanjang 15 meter. Atas peristiwa itu perjalanan kereta api menjadi terkendala.
Rabu, Tim BPBD Kota Bogor, Basarnas, TNI, Polri, Pemadam Kebakaran, relawan penanggulangan bencana dan warga setempat melanjutkan upaya
pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap dua korban yang belum berhasil ditemukan. Adapun tim gabungan tersebut sedikit terkendala karena lokasi terdampak sulit dijangkau dan berada di tebing serta pinggiran Sungai Cisadane.
Menurut Kepala BNPB Suharyanto, proses pencarian, pertolongan dan evakuasi harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat melalui BNPB akan terus
mendukung upaya pencarian sampai para korban ditemukan.
“Kita akan semaksimal mungkin bahu membahu, pemerintah pusat dan daerah untuk menemukan korban yang masih hilang itu empat. Sampai ketemu. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini bisa ketemu,” ujar Suharyanto.
Lebih lanjut, dukungan pemerintah pusat dalam bentuk DSP tersebut diharapkan dapat digunakan untuk percepatan proses pencarian, pertolongan dan evakuasi keempat warga yang masih tertimbun material longsoran.
Di samping itu, Kepala BNPB juga berharap dengan bantuan DSP tersebut dapat bermanfaat khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi selama dua minggu, sesuai masa tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor.
“BNPB membantu dana operasional dan logistik langsung, sehingga proses pencarian masyarakat yang masih tertimbun termasuk untuk pengurusan pengungsi evakuasi dan segala macam selama tanggap darurat dua minggu ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui BNPB,” jelas Suharyanto.
Di samping DSP, BNPB juga menyerahkan dukungan logistik dan peralatan berupa tenda pengungsi 1 unit, matras 250 lembar, selimut 250 buah, sembako 100 paket dan hygene kit 100 paket. Dukungan tambahan tersebut diserahkan Kepala BNPB kepada warga pengungsi.
Pemerintah Akan Relokasi Warga
Pada kesempatan itu, Suharyanto juga menyampaikan rencana pemerintah yang akan merelokasi para warga terdampak dan yang berada di lokasi rawan tanah longsor.
Menurut Kepala BNPB, lokasi permukiman warga di bawah lereng tebing sepanjang bantaran Sungai Cisadane sangat tidak layak ditempati karena memang rawan bencana. Oleh sebab itu relokasi menjadi jalan terbaik untuk menjauhkan para warga dari potensi risiko bencana.
Masyarakat yang ada di daerah bencana, yang memang di daerah longsor itu sudah tidak layak tinggal di situ, itu akan direlokasi. Untuk sementara ada 18 KK di situ kemudian juga ada beberapa KK yang di tempat longsor sebelumnya belum sempat direlokasi ini pun akan direlokasi,” jelas Suharyanto.
Lebih lanjut, Kepala BNPB mengatakan, Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan lahan di daerah Pamoyanan. Setelah proses perencanaan selesai, maka pembangunan rumah relokasi akan dilakukan oleh BNPB atas kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Di daerah Pamoyanan. Ini dalam proses perencanaan dan persiapan, tanahnya begitu siap nanti pusat, BNPB bekerja sama dengan PUPR akan membangun rumah relokasi untuk satu keluarga satu rumah,” ujar Kepala BNPB. (rls)