Ketum Airlangga Sebut Golkar dan Demokrat Sepakat Pemilu Itu Bukan “Winner’s Take It All”

TOP-NEWS.id, BOGOR – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatkan bahwa Golkar dan Partai Demokrat sama-sama sepakat untuk tidak menerapkan konsep winner’s take all pada pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Maksudnya, Ketum Partai Golkar Airlangga berpandangan bahwa partai-partai politik di Indonesia mesti dapat bekerjasama dalam membangun Indonesia, siapa pun partai politik pemenang pemilunya.

“Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan ‘the winner take it all’. Artinya, kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all,” kata Airlangga kepada wartawan usai bertemu Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (29/4/2023).

Airlangga juga mengibaratkan kalau membangun Indonesia seperti tim nasional sebuah cabang olahraga yang membela nama Indonesia.

Dikatakannya, pemain-pemain yang masuk tim nasional pun biasanya tidak hanya berasal dari tim yang menjuarai kejuaraan di dalam negeri.

Dalam konteks politik, Airlangga menilai sistem tersebut bakal menciptakan pelaksanaan pemilu yang membahagiakan, bukan yang memecah belah bangsa.

Menurutnya, perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama-sama

Selain itu, Airlangga juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi persimpangan, antara sukses menjadi negara maju atau tetap berada pada middle income trap.

Menurut dia, persimpangan jalan itu hanya bisa dilalui bila partai-partai politik saling bekerjasama dalam menyusun rencana pembangunan maupun instrumen hukum yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.

“Kita butuh seluruh insturmen dari hukum kepada DP yang nanti juga duduk itu minimal 70 persen. Oleh karena itu, saya menawarkan Partai Golkar, kita ini dari sekarang supaya nanti kita tidak kagetan,” ucap Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mendorong partai-partai politik untuk menyelesaikan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mendatang.

“Maka calon presiden nanti sudah punya referensi apa yang harus dikerjakan, karena kita semua ini tergantung calon presiden bikin programnya apa, tapi lapangannya dan regulasinya harus kita buat,” tandasnya.

Reporter: Steven MS
Editor: Frifod