Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung Minta Pemerintah Serius Perhatikan Kepulauan Nias
3 min read
TOP-NEWS.id, JAKARTA – Rapat konsultasi pemeringah dengan pimpinan DPR RI, Senin (10/7/2023) tentang Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024, dihadiri Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.
Kesempatan tersebut, dari pemerintah dihadiri Mendagri Tito Karnavian sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Bappenas, Kemenkominfo dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Dalam pertemuan tersebut, Martin Manurung sebagai Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai NasDem menyampaikan terkait rencana pembangunan dan pengembangan Kepulauan Nias ke depan.
Sebagai perwakilan Dapil Sumatera Utara (Sumut) II meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Selatan, Kabupaten Labuhan Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, serta Toba Samosir, Samosir, Padang Lawas, juga Padang Lawas Utara, Martin Manurung terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya.
Untuk itu, dalam pertemuannya dengan pihak pemerintah politikus muda dari NasDem ini terus meminta perhatian pemerintah untuk terhadap Kepuluan Nias, baik dari sisi pembangunan maupun sentra perekonomian.
Karena menurutnya, sentra-sentra ekonomi di wilayah pulau terluar Indonesia tentunya akan memperkokoh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hadirnya saya dalam rapat ini, yakni diantaranya terkait tidak adanya rencana pembangunan/pengembangan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, makanya saya akan perjuangkan. Padahal, Kepulauan Nias memiliki Pulau Wunga dan Pulau Simuk yang telah ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil dan terluar dalam Keppres No. 6/2017,” Martin Manurung mewakili suara Dapil Sumut II dalam keterangannya diterima TOP-NEWS.id, Rabu (12/7/2023).
“Saya minta pemerintah memberikan perhatian pada Kepulauan Nias, sebab kemajuan di Nias akan menciptakan sentra-sentra ekonomi di wilayah terluar Indonesia yang akan semakin memperkokoh integrasi wilayah negara kita,” pinta Martin dalam rapat tersebut.
Martin Manurung juga menyampaikan tentang apa saja yang dirinya sebutkan di atas dapat dilihat direkaman rapat yang tersimpan di YouTube DPR RI.
Dalam kutipan di YouTube DPR RI, Rapat Pimpinan DPR RI dan Pemerintah terkait batas wilayah dan perbatasan negara, Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dari Dapil Sumut II mempertanyakan tentang Pulau Simuk dan Pulau Wunga yang berada di Kepulauan Nias sebagai salah satu pulau terluar.
Selain itu, Martin Manurung juga pertanyakan pengelolaan batas wilayah dan perbatasan negara.
Dalam paparan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Martin Manurung mengatakan bahwa Kapolri tidak menyinggung terkait pulau-pulau terluar, namun Ketua Komisi VI DPR RI ini hanya mendengar dan dibicarakan perbatasan langsung dengan negara lain.
Pertanyaan Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung langsung dijawab Mendagri Tito Karnavian yang juga sebagai Kepala BNPP mengatakan bahwa salah satu arahan Presiden Jokowi kepada Menkopolhukam dan Kepala BNPP adalah memperkuat pulau-pulau terluar.
“Seperti di Nias, bahkan bukan saja di Nias, namun masih banyak pulau-pulau terluar yang kosong yang dijaga dari pihak TNI, terutama dari Marinir,” ucap Kepala BNPP Tito Karnavian.
Dikatakan Tito, seharusnya pulau-pulau tersebut bukan saja hanya dijaga, tetapi perlu dibangun aspek-aspek ekonomi yang harus dikembangkan di daerah itu. Sehingga terlihat menggeliat bangun ekonomi untuk menjadi bemper pertahanan, dan kami sangat sependapat dengan penyampaian Pimpinan Komisi VI,” jelas Tito Karnavian.
Editor: Frifod
