“Kami Butuh Pemimpin Peduli Rakyat, Bukan Ambil Hak Rakyat”

Barangsiapa memiliki kualitas integritas dan perhatian juga peduli pada rakyat, dan tidak mengambil hak rakyatnya, maka dia slalu diingat selamanya dan jadi panutan. Namun sayang, pemimpin sekarang setelah terpilih tinggal pepesan kosong saja.

TOP-NEWS.ID, JAYAPURA – Kabupaten Jayapura, Papua terus berbenah diri, terlebih lagi tahun ini (2021) Papua ditunjuk untuk menggelar PON XX, yang mana Stadion Lukas Enembe Jayapura masuk dalam nominee stadion terbaik 2019. Stadion Lukas Enembe menjadi salah satu dari 21 lapangan sepak bola terbaik menurut nominasi situs StadiumDB.

Laman tersebut fokus dalam menilai stadion-stadion sepak bola di dunia. Sebanyak 21 stadion yang terpilih merupakan dari 19 negara berbeda. Masuknya Stadion Lukas Enembe dalam nominee Stadium of The Year menjadikan Indonesia bersaing dengan negara-negara besar.

Namun sayang, srikandi Papua yang juga Ketua Rumah Kreatif Kabupaten Jayapura Yolanda Suebu menilai, dari yang menonjol pembangunan (Stadion Papua Bangkit) di wilayah Kabupaten Jayapura yang terkenal itu, ada tersisah roda pemerintahan kepemimpinan dua periode di Kabupaten Jayapura yang belum begitu terlihat.

“Bicara jalan dan tidak jalannya pembangunan di Kabupaten Jayapura ini, menurut saya jalan, tapi jalannya di tempat. Kampung-kampung hanya bergantung dari dana kampung, sementara di kampung kami tidak mendengar dana APBD dipakai untuk apa?, demikian dikatakan Yolanda kepada wartawan lewat media sosial, Kamis (8/7/2021) malam.

“Hal ini terbukti dan nyata kalau ada kampung yang tidak memiliki kantor kampung. Ada juga kantor kampung yang dijadikan rumah warga. Bahkan, ada kantor kampung yang dibiarkan telantar alias tidak digunakan,” ujar Yolan sapaannya.

Sementara dana kampung, ungkap dia, terus bergulir dengan jumlah yang sangat besar, sementara kalau kita lihat di lapangan, tidak ada bukti nyata pembangunan di kampung-kampung.

“Bahkan di Kabupaten Jayapura yang dikenal sebagai kabupaten yang tertua di Provinsi Papua, yang seharusnya menjadi barometer pembangunan di Papua ternyata masih ada kampung-kampung yang kesulitan mendapatkan air bersih,” tuturnya, sembari menambahkan, apalagi di kabupaten ini ada pembangunan megah (Stadion Lukas Enembe) beridiri di sekitaran kampung-kampung yang masih butuh perhatian pemerintah.

“Mungkin program bupati selama dua periode ini baik, tetapi belum mampu diterjemahkan oleh dinas-dinas (OPD/organisasi perangkat daerah) terkait. Bahkan distrik dan kampung pun belum mampu menterjemahkan program bupati, sehingga cenderung pembangunan ini berjalan di tempat,” tandasnya.

Menurutnya, kalau dikatakan kecewa, iya pasti kecewa karena kurangnya pengawasan dari pemimpin, sehingga sangat memungkinkan terjadi laporan fiktif di lapangan.

“Model pengawasan seperti apa yang sebenarnya selama ini ada? Atau memang tidak ada pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura ini,” ucap perempuan yang cinta kreatif dan peduli sesama.

Kembali kilas balik saat terjadinya bencana alam yang melanda Kabupaten Jayapura 2019.

“Untuk ini saya hanya ingin memberikan bukti-bukti kecil dan biarlah masyarakat yang menilai, banjir bandang, longsor, bahkan air danau meluap. Itu musibah yang sangat menyakitkan dan memprihatinkan,” tutur dia.

“Semua orang disini hanyut dalam kesedihan dan trauma. Harta benda, keluarga, hilang dalam sekejap mata, tetapi saat ini, sampah masih saja dibuang di aliran sungai dan bermuara ke Danau Sentani” terangnya dengan nada kecewa.

Dikatakannya, Cagar Alam Gunung Cyloop setiap hari kami melihat asap mengepul, kawasan penyangga Gunung Cycloop dijadikan lahan berkebun. Korban banjir bandang dan luapan air Danau Sentani, sampai hari ini masih demo menuntut hak yang mereka rasa belum didapatkan.

“Mereka meminta hak para korban yang terdampak bencana. Mereka juga belum meminta bantuan perbaikan ekonomi apalagi menjelang PON XX nanti. Jeritan mereka, adalah jeritan hak sebagai korban dari bencana. Ini bukti bahwa ada kesenjangan ekonomi di masyarakat Kabupaten Jayapura,” jelas dia.

Selama 10 Tahun Tidak Ada Perubahan

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Kemanusiaan Kabupatem Jayapura Manasse Bernard Taime SH mengatakan, sebagai toko pemuda dan warga yang tumbuh besar di kabupaten ini (Jayapura) dirinya melihat tidak ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh bupati sekarang.

“Saya melihat selama 10 tahun kepemimpinan MA (Mathius Awoitauw) tidak ada perubahan sama sekali. Yang MA lakukan hanya menciptakan buku kampung adat. Dimana kampung adat itu yang nyata-nyata menimbulkan kecemburuan sosial antara aparat kampung dan para ondofolo (kepala suku). Pokoknya tidak ada perubahan sama sekali, yang ada hanya jalan di tempat,” ucap Manasse.

Terkait Stadion Bangkita Papua untuk penyelenggaraan PON XX nanti, aebagai tokoh pemuda, Manasse mengungkapkan bahwa stadion yang berdiri sampai detik ini masyarakat hanya tahu ada pembangunan Stadion Lukas Enembe.

“Tapi masyarakat tidak tahu kapan PON XX ini akan berlangsung. Bukan itu, masyarakat bahkan tidak tahu harus siap apa untuk menjemput PON XX, sebab tidak ada media center PB PON XX. Jadi hal ini terlihat seperti segala sesuatu disembunyikan dari masyarakat,” ungkap dia.

Manasse Bernard juga bercerita terkait bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Jayapura. Dikatakannya, sejak banjir bandang pada 16 Maret 2019, tidak ada pemulihan atau rekonstruksi dan rehabilitasi sampai saat ini.

“Oleh karena itu, hingga saat ini Forum Peduli Kemanusiaan di bawa pimpinan saya sendiri sudah melakukan aksi demo yang keempat dengan dasar LHP BPK,” jelasnya.

Di mana kami menduga ada temuan dana bantuan banjir bandang dari BNPB pusat yang ditransfer ke rekening pemda per tanggal 3 September 2020 sebesar Rp 257 miliar lebih (bukan silpa/sisa lebih perhitungan anggaran). Jika tidak digunakan sesuai peruntukan hingga tanggal 3 September 2021 (sisa satu bulan lebih), maka dana akan kembali ke pusat.

“Kami lakukan demonstrasi mendesak DPRD agar segera bentuk pansus untuk menelusuri aliran dana bantuan tersebut. Kami desak DPRD Kabupaten Jayapura segera bentuk pansus. Sebab, selama dana mengendap Rp 53 miliar telah diambil untuk membiayai belanja 16 OPD (organisasi perangkat daerah). Jadi intinya, rakyat di kabupaten ini masih menderita hingga saat ini,” tutupnya.