Jumpa BNPB, KPK Ingatkan tak Korupsi Pengadaan Barang saat Bencana

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar berhati-hati dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di masa bencana. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menerima kunjungan Kepala BNPB Suharyanto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (5/1/2022).

“BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana, karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar,” kata Alexander melalui keterangan resmi, Rabu (5/1/2022).

Sementara itu, Suharyanto menyatakan akan memberikan perhatian lebih pada proses PBJ untuk penanganan bencana. Ia berujar pihaknya meminta bantuan KPK untuk memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai hal tersebut.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi,” ucap Suharyanto.

Sebelumnya, KPK memproses hukum Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah terkait kasus dugaan korupsi PBJ.

Kasus itu bermula saat Pemkab Kolaka Timur mendapat anggaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 26,9 miliar serta Dana Siap Pakai sebesar Rp 12,1 miliar dari BNPB.

Dana itu akan digunakan di antaranya untuk paket belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp 175 juta.

Adapun audiensi yang dilakukan KPK dan BNPB pada hari yang sama turut dihadiri pimpinan KPK, Sekretaris Jenderal KPK, serta pejabat tinggi dari kedua lembaga tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa saat ini ada empat persoalan bangsa yang harus dihadapi yaitu bencana alam dan non alam, bahaya narkoba, terorisme dan radikalisme, serta bahaya korupsi.

“KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat,” tandas Firli.

Editor: Frifod