Jubir JDP Meminta Presiden Jokowi Mau Terima Usulan Jedah Kemanusiaan Menuju Papua Tanah Damai

TOP-NEWS.id, MANOKWARI – “Sebagai Deputy Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) di Provinsi Papua Barat dan Juru Bicara (Jubir) JDP, saya meminta dengan hormat agar Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan dengan bijak usulan JDP berupa policy brief tentang Jedah Kemanusiaan Menuju Papua Tanah Damai,” pinta Jubir JDP Advokat Yan Christian Watinussy, SH dalam pesan medsos, Senin (23/8/2021).

Dikatakan Yan, policy brief JDP tersebut diajukan sebagai tawaran untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terus menerus terjadi di Tanah Papua selama lebih dari 50 tahun terakhir.

Serta semakin meningkat ekskalasinya dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Khususnya di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak, di wilayah Provinsi Papua.

Dalam policy brief setebal 10 halaman tersebut, kata dia, JDP telah menyampaikan pikirannya dan gagasan mengenai jeda kemanusiaan (humanitarian pause), guna mencegah ekskalasi kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua.

“Sekaligus JDP mengharapkan adanya respons secara positif dari Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujarnya.

JDP menyadari pula bahwa penghentian konflik bersenjata di Tanah Papua belum bisa segera menemui respons positif, karena model pendekatan keamanan (security approach) masih dikedepankan senantiasa oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Karena, TNI dan Polri senantiasa berdalih bahwa gerakan separatisme di Tanah Papua adalah disebabkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Kelompok Separatis dan Teroris (KST).

Sehingga, langkah penegakan hukum yang tegas, operasi militer terbatas atau coercive power terukur serta penyelesaian masalah kemanusiaan (utamanya pengungsi), adalah solusi terpadu yang perlu dibangun untuk mempertahankan NKRI secara bermartabat di Tanah Papua.

JDP senantiasa menyerukan penyelesaian damai melalui dialog sejak tahun 2009 hingga saat ini.

Pater Neles Kebadabi Tebay (almarhum selaku mantan Koordinator JDP) di dalam bukunya berjudul : Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Papua, tahun 2015 mengatakan : “Dialog antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua atau dialog Jakarta-Papua dapat dilaksanakan apabila ada alasan yang meyakinkan berbagai pihak”.

Pada aras ini, JDP melihat bahwa alasan jelas adalah konflik bersenjata yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun dan semakin meningka terus ekskalasinya akhir-akhir ini merupakan alasan yang meyakinkan untuk segera dimulainya dialog Jakarta-Papua demi terciptanya Papua sebagai Tanah Damai di masa kepemimpinan seorang Presiden Jokowi yang sungguh menginginkan penyelesaian masalah di Tanah Papua melalui dialog.