JDP Menilai Debat Capres-Cawapres Hanya Pencitraan dan Belum Ada Kata Penyelesaian Damai di Tanah Papua

TOP-NEWS.id, MANOKWARI – Jaringan Damai Papua (JDP) memandang hasil debat Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia pada Selasa (12/12/2023), belum memberikan gambaran yang konkret tentang cara penyelesaian damai terhadap soal konflik sosial politik di Tanah Papua.

Bahkan, tidak ada satu pun dari ketiga cares (Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo) yang mampu memberikan “curahan air segar” atas situasi kekerasan bersenjata yang terus meningkat di Tanah Papua saat ini.

“Sebagai Juru Bicara (Jubir) JDP, saya tidak melihat tawaran riil serta langkah konkret yang ditawarkan oleh ketiga capres dalam debat Selasa malam itu (12/12). Yang nampak hanya sebuah bentuk pencitraan bahwa ketiga capres ada memiliki keinginan dan komitmen untuk menuntaskan konflik dan kekerasan yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua selama lebih dari 50 tahun terakhir ini,” ungkap Jubir JDP Advokat Yan Christian Warinussy, S.H dalam keterangannya diterima TOP-NEWS.id, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya, ketiga capres tersebut hanya mengatakan setuju melakukan dialog, tapi tidak memberikan alasan kenapa mereka mau melakukan dialog. Lalu dengan siapa pihak yang akan diajak berdialog serta tema atau topik apa saja yang hendak didialogkan?

“Justru capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sudah memberikan catatan bahwa di Tanah Papua ada kelompok teroris, sehingga dirinya akan mengutamakan pendekatan penegakan hukum dan penguatan aparat keamanan di Tanah Papua. Sementara Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan sama sekali tidak memberikan gambaran ideal maupun riil dari langkah menuju kepada terjadinya dialog di Tanah Papua tersebut,” tutur Yan.

JDP telah memiliki banyak pengalaman melakukan banyak diskusi dengan berbagai pihak di Tanah Papua maupun di Tanah Air dan di kalangan diaspora internasional mengenai bagaimana memulai dialog damai di Tanah Papua.

Sehingga, JDP justru menyayangkan adanya statemen para capres yang sama sekali masih bersifat abu-abu mengenai cara menyelesaikan konflik sebagai sumber, bahkan potensi pelanggaran HAM berat di Tanah Papua selama ini.

Untuk itu, kata Yan, JDP sangat menaruh perhatian pada edisi berikut dari debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang mampu memberikan gambaran konkret kepada rakyat Papua dan dunia tentang apa peran dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh ketiga capres-cawapres dalam menegakkan hukum dan demokrasi secara baik demi melindungi hak asasi manusia (HAM) semua warga bangsa, termasuk Orang Asli Papua (OAP).

“JDP setuju bahwa di dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah diatur mengenai cara penyelesaian dugaan pelanggaran HAM. Sehingga, JDP sangat setuju bahwa keinginan melakukan dialog dengan semua pihak di Tanah Papua hendaknya tidak sebatas retorika dan janji politik dari capres Anis Baswedan dan capres Ganjar Pranowo,” tandas pemerhati Tanah Papua ini.

“Keinginan dan janji Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo akan terus dikawal oleh JDP bersama seluruh organisasi masyarakat sipil (OMS) di Tanah Papua. Sementara pernyataan capres Prabowo akan terus dikawal terkait rencana penegakan hukum dan penguatan aparat keamanan di Tanah Papua serta pembangunan ekonomi rakyat,” katanya.

Editor: Frifod