Indonesia Anggap Junta Militer Myanmar Tidak Komit Redam Krisis Politik Pasca Kudeta

TOP-NEWS. id, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menganggap junta militer Myanmar tidak memiliki komitmen memperbaiki situasi krisis pasca kudeta 1 Februari 2021.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Myanmar yang diduduki militer tidak kunjung menerapkan lima poin konsensus ASEAN yang disepakati April lalu di Jakarta.

Menlu Retno sangat menyayangkan implementasi dari Five Points of Consensus berjalan sangat lamban, karena tidak adanya komitmen dari militer Myanmar.

Pernyataan itu, disampaikannya dalam jumpa pers virtual dari Washington DC, Rabu (4/8/2021) waktu setempat saat memaparkan hasil rapat para menlu ASEAN (AMM) ke 54.

Lima poin konsensus itu terdiri dari, pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. Semua poin konsensus itu, disepakati negara ASEAN, termasuk junta militer Myanmar, dalam pertemuan di Jakarta pada April lalu.

Pemimpin Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, jug hadir dalam pertemuan itu. Lima konsensus tersebut disepakati demi menghentikan kekerasan yang terjadi sejak kudeta berlangsung.

Bentrokan antara aparat keamanan dan pedemo anti junta militer sejauh ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya lebih dari 800 orang.

Menlu Retno menambahkan, junta militer telah menyetujui usulan ASEAN untuk menunjuk Menteri Luar Negeri II Brunei Erywan Yusof sebagai utusan khusus asosiasi tersebut untuk Myanmar.

Menurutnya, ini merupakan satu langkah maju yang baik, sembari menambahkan “Namun masih ada beratus atau bahkan beribu langkah yang harus mengikutinya,” ujarnya.

Jadi dengan terpilihnya special envoy untuk Myanmar, Menlu menuturkan kalau Indonesia menekankan kembali pentingnya akses sebebas-bebasnya yang diberikan kepada utusan tersebut untuk bertemu dengan berbagai pihak selama menjalankan tugas di Myanmar.

Retno berharap Yusof dapat melakukan dialog dengan seluruh pihak mulai dari junta militer, pemerintah bayangan, dan pihak lainnya yang terlibat krisis politik di Myanmar ini.

“Indonesia harapkan kemajuan kerja special envoy sudah dapat dilaporkan pada pertemuan AMM yang akan datang yaitu di bulan September 2021,” tandasnya.