Disandera KKB, Jubir JDP Desak Presiden Jokowi segera Lakukan Pendekatan Damai Demi Keselamatan Pilot Susi Air

TOP-NEWS.id, MANOKWARI – “Sebagai Juru Bicara (Jubir) Jaringan Damai Papua (JDP) saya kembali mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) agar segera melakukan pendekatan damai dalam upaya menyelamatkan seorang pilot pesawat Susi Air Capt Pilot Philip Mark Mehrtens asal Selandia Baru yang saat ini masih berada di tangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dijuluki Kelempok Kriminal Bersenjata (KKB) di bawah pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Ndugama, Papua Pegunungan,” demikian disampaikan Jubir JDP Advokat Yan Christian Warinussy SH dalam keterangan tertulis diterima redaksi, Rabu (15/2/2023) pagi.

Menurut Yan, jalan damai dengan mendorong terjadinya dialog informal diantara Pemerintah Indonesia dengan TPNPB (KKB) menjadi hal penting yang mesti dikedepankan saat ini.

“Hingga saat ini sudah seminggu lebih, Pilot Mehrtens berada bersama kelompok penyandera dari TPNPB (KKB) tersebut. Akibatnya, warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah Distrik Paro, Kabupaten Nduga telah memutuskan pergi keluar dari kampung halamannya ke arah Kenyam, Kabupaten Nduga,” kata Yan.

JDP masih belum memperoleh konfirmasi, apakah kepergian warga sipil dari Distrik Paro ke arah Distrik Kenyam tersebut, apakah atas kehendak mereka sendiri? Ataukah karena mereka diarahkan dan atau dipaksa pergi dari kampung halamannya sendiri?

Sebab, menurut Yan, sesungguhnya sesuai fakta yang ada bahwa setelah melakukan penyergapan terhadap pesawat jenis Pilatus Porter milik maskapai Susi Air dan membawa Capt Pilot Philip Mark Mehrtens, kelompok TPNPB (KKB) di bawah pimpinan Egianus Kogoya dikabarkan berjalan keluar dari Kampung Paro ke markasnya.

“Sehingga, JDP melihat sesungguhnya tak ada alasan bagi warga sipil penduduk Kampung Paro meninggalkan kampung halamannya tersebut. JDP juga memandang bahwa sebenarnya jika akan dilakukan operasi militer oleh TNI dan Polri untuk mengejar para penyandera pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, maka masyarakat sipil yang tidak berdosa di Paro justru mesti diprioritaskan berada dalam posisi selamat dan aman,” ungkap Jubir JDP yang juga pemerhati Tanah Papua.

Mereka justru tidak boleh menjadi sasaran dalam gerakan operasi keamanan apapun juga. Sehingga, JDP sekali lagi mendesak Presiden Jokowi untuk segera membuka perundingan dengan TPNPB (KKB) demi menyudahi keberlangsungan aksi-aksi kekerasan yang terus terjadi dalam konflik bersenjata di Tanah Papua selama lebih dari 50 tahun terakhir ini.

“Pilihan jalan damai demi mengakhiri kekerasan bersenjata antara negara yang direpresentasikan oleh TNI dan Polri dengan kelompok TPNPB (KKB) bagi JDP merupakan agenda prioritas dan mendesak saat ini. Pilihan jalan kekerasan dengan menggelar operasi militer sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah,” tandas Yan lagi.

Sebab, kata Yan, pada pengalaman operasi pembebasan sandera para peneliti Lorentz tahun 1990-an dahulu yang pada akhirnya menewaskan sandera dan hingga kini belum pernah terkonfirmasi sebenarnya siapa yang menewaskan sandera ekspedisi Lorentz tersebut.

Kendatipun Egianus Kogoya dan kelompoknya telah menyatakan pilot Mehrtens sebagai keluarganya, tapi jika nanti dia mengalami nasib buruk di kemudian hari akibat penyanderaan ini, maka citra TPNPB (KKB) sebagai pejuang ideologi Papua Merdeka juga bakal tercoreng.

“Itulah sebabnya, JDP mendorong pihak-pihak yang bertikai yaitu TNI dan Polri serta TPNPB (KKB) untuk segera menyelesaikan konflik bersenjata ini melalui jalan damai,” pungkas Advokat Yan Christian Warinussy.

Editor: Frifod