Dirjen Dukcapil Targetkan Blanko KTP-el 12,5 Juta Keping dari Dana PNBP

TOP-NEWS.id, MAKASSAR – Tantangan masa depan bagi Ditjen Dukcapil Kemendagri dinilai luar biasa berat. Antara lain, harus melayani 277,4 juta penduduk dan wajib kartu tanda penduduk (KTP) lebih 201 juta jiwa. Ada 24 output dokumen kependudukan dari lahir hingga meninggal dunia.

“Persoalannya begitu kompleks, besar, dan sangat variatif. Untuk itu, berikan layanan adminduk yang prima, cepat, mudah dan gratis tanpa calo dan pungli,” tegas Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam acara Rakor Disdukcapil se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Jumat (28/4/2023).

Dirjen Teguh mengajak seluruh punggawa dukcapil memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang disertai rasa ikhlas, pelayanan front office yang ramah.

“Sebab, masih ada yang bilang bagus pak pelayanannya tapi tolong lebih ramah lagi. Harus selalu ada 3S: Senyum Sapa.Salam,” ujarnya mengingatkan.

“Jangan sampai yang bisa cepat tetapi dilamain, yang mudah dipersulit. Layanan publik itu harus better, cheaper, faster tanpa ada diskriminasi. Untuk yang rentan atau difabel itu harus diberikan prioritas,” tutur Teguh lagi.

Khusus bagi Provinsi Sulsel, Dirjen Teguh meminta semua kadis di 24 kabupaten/kota seluruh Sulsel untuk lebih meningkatkan kinerja.

“Mari kita rapikan Sulsel dangan penduduk berjumlah 9.3 juta. Cakupan perekaman KTP-el di Sulsel sudah 95,8 persen. Sedangkan target nasional tahun ini sudah mencapai 99.4 persen. Tolong terus masifkan perekaman KTP-el,” ucap Dirjen Teguh sembari menyebutkan Ditjen Dukcapil pusat akan mengoptimalkan blanko KTP-el yang saat ini tinggal 600 ribu keping.

“Menurut Kabiro Perencanaan ada dana tahun ini Rp 25,5 miliar, artinya akan bertambah 2,5 juta keping blanko lagi, dan itu bakal cukup sampai dengan akhir Juli 2023,” terangnya.

Namun Teguh buru-buru menambahkan, per 28 Maret 2023 lalu sudah berlaku sistem penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk pemanfaatan data dukcapil bagi entitas pencari laba.

Penduduk Sulsel Berjumlah 9,3 Juta

“Itu dananya masuk ke pusat, dan sekian persen akan diterima kembali oleh Ditjen Dukcapil. Yang saya sudah tandatangani pemanfaatan dana tersebut sekitar Rp 125 miliar,” ungkap Teguh.

Dana itu, jelas Teguh, bisa dimanfaatkan untuk tambahan dana operasional dukcapil, antara lain pengadaan blanko KTP-el sekitar 12,5 juta keping.

“Tapi itu baru bisa kita lakukan pada bulan Juli, sehingga selama setahun blanko KTP-el tidak ada masalah,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa yang harus diantisipasi kebutuhan blanko sampai dengan awal Juni 2023.

“Jadi tolong untuk perekaman KTP-el, namun blanko sudah hampir habis, maka tolong pakai IKD (identitas kependudukan digital) dulu,” tukasnya.

Teguh hapal benar, di Sulsel wajib KTP-elnya berjumlah 6,775 juta jiwa. Sekarang baru mencakup 6,474 juta penduduk yang berKTP-el.

“Masih ada dua kabupaten yang cakupan KTP-elnya masih di bawah 90 persen. Tolong lebih dimasifkan lagi perekamannya. Sebab, tahun depan sudah Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak,” pintanya.

Yang sudah bagus menurutnya, adalah cakupan akta kelahiran. Target tahun ini naik lagi 98 persen. Sekarang Sulsel baru 97,3 persen.

“Ini saya pikir tidak terlalu sulit untuk dikejar,” tandas dia sembari meminta tolong para kadis dukcapil agar pemberian akta kelahiran dibarengi dengan pemberian KIA (kartu identitas anak).

“Dan KK nya pun diganti baru lengkap dengan nama si bayi atau anak baru lahir. Tolong juga gandengkan dengan BPJS Kesehatan, sehingga ibu melahirkan dapat kartu BPJS Kesehatan. Syukur-syukur ada ucapan selamat dari kepala daerah,” tuturnya.

Yang masih memprihatinkan, lanjut Teguh, adalah cakupan akta kematian.

“Ini harus jadi poin yang perlu digariswahi dan menjadi fokus perhatian disdukcapil di Sulsel. BPP atau buku pokok kematian masih oke bisa 75 persen. Kalo perlu ada inovasi dengan menggandeng pihak rumah sakit (RS) agar bisa langsung diterbitkan akta kematian bagi pasien yang meninggal dunia di RS,” pungkasnya.

Sumber: Dukcapil Kemendagri
Editor: Frifod