Demo Tolak Pemekaran Papua, Jubir JDP Prihatin Kembali Terjadinya Kekerasan dan Korban Jiwa Warga Sipil

TOP-NEWS.id, MANOKWARI – Jaringan Damai Papua (JDP) menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kekerasan yang menimbulkan korban jiwa pada aksi demo menolak pemekaran wilayah Pegunungan Tengah di Dekai, Ibukota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (15/3’2022).

Jatuhnya korban, dua warga sipil tewas atas nama Yakin Meklok (31) dan Hesron Weipsa (21) serta sekitar tujuh orang luka berat dan kritis.

Yakni, Luky Kobak (21), Anton Itlay (23), Setty Kobak (23), Ruben Koroman (23), Lukas Busup (37), Miren Omu (22) dan Ance Kenyenga (17).

Hal ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Karena lagi-lagi rakyat sipil harus menjadi korban penembakan yang diduga terjadi akibat tindakan aparat keamanan yang sesungguhnya berlebihan dan cenderung bersifat melawan hukum.

Bahkan menjurus kepada dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat sebagai diamanatkan didalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

“Sebagai Juru Bicara (Jubir) JDP, saya mendesak Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar menghentikan dan atau menunda rencana implementasi kebijakan pemekaran wilayah otonomi baru di Tanah Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah,” kata pemerhati Tanah Papua dan Jubir JDP Advokat Yan Christian Warinussy, SH dalam keterangan pers, Rabu (16/3/2022).

Sekaligus Presiden dapat melaksanakan dialog secara damai dengan duduk bersama seluruh elemen masyarakat Papua di wilayah Pegunungan Tengah.

“Hal ini guna mencari solusi mengenai pemekaran itu sendiri. Bertemu dengan rakyat Papua bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjadi penting saat in,” harap Yani.

Untuk itu, kata pemerhati Tanah Papua ini,JDP menyarankan agar pertemuan tersebut hendaknya juga menghadirkan seluruh elemen rakyat Papua, termasuk pimpinan agama dan Dewan Adat Papua (DAP).

JDP sangat memimpikan terjadinya penyelesaian persoalan pemekaran wilayah Papua dengan memberi kesempatan pertama dan utama kepada rakyat Papua di wilayah yang hendak dimekarkan untuk menyampaikan pandangannya secara demokratis dan dipertimbangkan oleh negara dan pemerintah daerah.

Jatuhnya korban akibat demo di Dekai, menurut JDP, perlu diinvestigasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti Polri dan Komnas HAM guna mendudukkan permasalahan tersebut secara proporsional menurut hukum.

Editor: Frifod