BSKDN Kemendagri Dorong Daerah Percepat Capaian Universal Coverage Jamsosnaker
2 min read
TOP-NEWS.id, MANADO – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker). Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan bagi pekerja serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin esktrem baru.
Untuk itu, BSKDN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) guna merumuskan strategi kebijakan guna meningkatkan capaian
universal coverage jamsosnaker di daerah.
“Penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2024 masih 0,83 persen. Karena itu, penting bagi kita mendorong peningkatan universal coverage jamsosnaker melalui strategi Kebijakan yang tepat,” ujar Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean saat membuka Focus Group Discussion bertajuk “Urgensi dan Strategi Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” di Aula Kantor Gubernur Sulut, Selasa (15/4/2025).
Dalam lawatannya, Noudy membeberkan sejumlah tantangan dalam pencapaian universal coverage jamsosnaker. Beberapa, di antaranya terkait belum optimalnya dukungan regulasi, keterbatasan anggaran daerah, dan minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Selain itu, dirinya menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jamsosnaker juga masih rendah.
“Pemerintah sebetulnya telah mengeluarkan regulasi untuk mendorong pencapaian universal coverage jamsosnaker, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aturan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh daerah,” pesan Noudy.
Oleh sebab itu, dirinya berharap ada penguatan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan yang sinkron dan implementatif terkait jamsosnaker.
Noudy juga mengimbau pemda membangun kemitraan dengan dunia usaha, sehingga dana corporate social responsibility (CSR) dapat dialokasikan untuk mengongkosi kepesertaan jamsosnaker bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan.
“Kami juga mendorong agar data BPJS Ketenagakerjaan dapat terintegrasi dengan sistem administrasi desa untuk mempercepat verifikasi kepesertaan, sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan,” terangnya.
Apresiasi Provinsi Jambi
Dalam kesempatan yang sama, Noudy memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini karena, Jambi dapat meningkatkan universal coverage jamsosnaker bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui skema pembiayaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) yang dialokasikan kepada desa dan kelurahan. Inovasi ini dinilai baik dan dapat ditiru oleh pemda lainnya.
“BSKDN tengah menyiapkan studi kelayakan untuk mereplikasi model BKBK Jambi ke provinsi lain dan pendampingan teknis. Harapan kami agar implementasi jamsosnaker ini dapat terus berlanjut dan efektif secara nasional,” pungkas Noudy. (arif)
Editor: Frifod
