Pembukaan KMAN VI di Jayapura Papua Dihadiri Masyarakat Adat se- Indonesia

TOP-NEWS.id, JAYAPURA – Pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI resmi berlangsung di Stadion Barnabas Youwe Sentani (SBY), Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (24/10/2022).

KMAN VI kali ini juga akan dihadiri peserta dari luar negeri, di antaranya Sekjen Masyarakat Adat Malaysia, Kamboja, Nepal dan Filipina.

Salah satu poin penting dari kehadiran masyarakat adat nusantara ini kata Sekjen AMAN, selama pandemi Covid-19 dan krisis iklim ketahanan sebenarnya justru berada di tangan masyarakat adat. Sebab, mereka memiliki pengetahuan lokal dan ketahanan pangan tersendiri, dalam kearifan budaya lokal.

Rukkan Sombolonggi menjelaskan bahwa KMAN ke VI akn dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Komnas HAM, KPU RI dan Menteri Politik Hukum dan HAM serta Menpora.

Sekjen AMAN juga mengapresiasi, kebijakan Bupati Jayapura Mathius Awoitouw yang menyelenggarakan KMAN VI bersamaan dengan peringatan ke-IX Kebangkitan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura pada 24 Oktober 2022.

Ketua Penyelenggara KMAN VI Bupati Jayapura Mathius Awoitouw, SE MSi mengatakan, KMAN VI akan dibuka Sekjen AMAN beserta para tokoh adat.

“Acara ini bersamaan pula dengan hari Kebangkitan Masyarakat Adat dan Festival Danau Sentani,” kata Bupati Mathius Awoitouw.

Sembilan Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat

Sembilan tahun kebangkitan masyarakat Adat Kabupaten Jayapura telah menghasilkan tiga karya.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menjelaskan tiga karya tersebut, yaitu pembentukan kampung adat, pembentukan satuan gugus tugas masyarakat adat dan pengakuan hutan adat oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

“Ini merupakan tiga karya yang luar biasa sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua,” jelas Bupati Mathius saat memberikan sambutan pada pembukaan KMAN VI di Stadion Barnabas Youwe, Sentani pada kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, saat ini di Kabupaten Jayapura telah terbentuk 14 kampung adat dan telah mendapatkan verifikasi dari negara. Pertama kali di Indonesia dan sudah siap 38 kampung dalam proses pemberian verifikasi.

“Dengan adanya verifikasi ini berbondong-bondong menjadikan semua kampung adat. Itu tanda kitorang ada,” ucap Bupati.

Tak hanya itu, kata Bupati, sejak 2018 Pemkab Jayapura telah membentuk satu gugus tugas masyarakat adat. Pembentukan satu gugus tugas itu berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 dan 23.

“Dalam perdasus itu, disebutkan para kepala-kepala daerah membentuk tim kajian masyarakat adat,” jelasnya.

Dikatakan Bupati, Pemda Kabupaten Jayapura sudah memiliki gugus tugas masyarskat adat. Dan ini lembaga permanen. Berkantor di Kantor Bupati Jayapura. Jadi kantor bupati bukan hanya milik baju cokelat (ASN) saja.

Reporter: Yusrianto
Editor: Frifod