Fraksi Golkar Keerom Pertanyakan Terhentinya Replanting Kelapa Sawit, Ada Apa?

Usut tuntas terhentinya replanting kelapa sawit. Koperasi Ngkawa dan rekanannya jangan diam saja, jelaskan semua ini. DPRD Keerom juga mengusulkan dibentuknya panja atau pansus terkait terhentinya replanting kelapa sawit di Kabupaten Keerom.

TOP-NEWS.id, KEEROM – Proses Replanting atau peremajaan kelapa sawit yang sempat dimulai dua tahun lalu, akhir-akhir ini ternyata tak jelas kemana arahnya. Bahkan anggota DPRD Keerom, khususnya dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Kabupaten Keerom, Papua menduga proses replanting tersebut saat ini telah mandek atau terhenti tanpa alasan yang jelas.

Hal ini dikemukakan Fraksi Partai Golkar (FPG) Keerom yang disampaikan kepada media saat jumpa pers, yang dilaksanakan FPG di Ruang Kerja Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Keerom, Senin (10/10/2022).

Dalam kegiatan ini, FPG terdiri dari tiga anggota, yakni Yahya Sauri (Ketua Fraksi Partai Golkar), Dominika Tafor (Sekretaris Fraksi) dan Kanesius Kango SSos (anggota fraksi/Waket I DPRD Keerom).

“Berdasarkan hasil rapat terbatas Fraksi, kami melihat ada keluhan masyarakat soal replanting kelapa sawit yang terhenti. Waktu itu, sekitar dua tahun lalu sempat jalan, namun kini kelanjutannya tak jelas, sehingga kami menyampaikan tak ada alasan untuk hal ini berhenti, kami meminta replanting ini segera dilaksanakan kembali. Fraksi Golkar Keerom mendukung hal ini,” ujar Kanesius Kango dalam jumpa pers.

Padahal diketahui kucuran dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada pihak pengelola, yaitu koperasi petani sawit bernama Koperasi Ngkawa yang bermitra dengan rekanan pihak ketiga PT SIP untuk menangani replanting di Keerom telah cair, bahkan diperkirakan mencapai belasan milliar rupiah.

“Setahu kami dana replanting dari pusat, yaitu BPDPKS telah cair miliaran rupiah, bahkan mungkin belasan miliar, persisnya kami tak tahu, karena dana tersebut sesuai ketentuan langsung ke rekening kelompok atau koperasi petani sawit tersebut. Sayangnya kondisi saat ini kami lihat tak bagus, maka kami minta pihak terkait untuk bertanggungjawab atas program ini untuk meneruskannya sampai program ini jalan,” jelasnya.

Harus Ada Pihak yang Bertanggungjawab

Atas kondisi ini, kata dia, maka FPG akan menggelar rapat dan akan memanggil pihak terkait melalui mekanisme yang ada untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga tak ada saling tuding dan saling menyalahkan di tingkat bawah.

”Kita akan rapat memanggil pihak terkait untuk lihat apa yang terjadi dan bagaimana kelanjutannya. Kalau kita lihat ada pembiaran dari pihak terkait, maka kami akan menempuh jalan sesuai tatib (tata tertib) yang ada, yaitu dengan meminta DPRD Keerom untuk membentuk Panja atau Pansus untuk menelusuri penyebab replanting ini kenapa tak berjalan lagi,” lanjutnya.

Mereka juga menduga ada pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap mandeknya replanting tersebut, padahal dana miliaran rupiah dari BPDPKS pusat sudah cair.

“Pertama, kami Partai Golkar dukung penuh replanting jalan, kalau ada yang bermain, maka dia harus bertanggungjawab. Ini harus dibuka ke publik, supaya rakyat tahu. Kedua, untuk petani sawit jika ada yang menanyakan hal ini bisa langsung menanyakan kepada koperasi dan rekanan PT SIP yang bertugas melaksanakan replanting di Keerom,” tambahnya.

DPW APKASINDO Papua Dukung Replanting

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Papua Pdt Alberth Yoku sangat mendukung replanting kelapa sawit. Untuk itu, Pdt Alberth Yoku meminta untuk segera mengusut tuntas replanting kelapa sawit, karena ini menyangkut, yakni pertama, hajat hidup keluarga petani sawit.

Lalu kedua, kelapa sawit bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Keerom, dan ketiga harus aquntable transparansi keuangan perangi dengan memerangi korupsi.

“Kemudian keempat, niat suci pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dan BPDPKS mempertahankan kebun kelapa sawit sebagai sumber nabati dan lain sebagainya tentunya akan ada penyerapan tenaga kerja. Dan kelima wilayah NKRI ditapal batas RI – PNG, maka Kabupaten Keerom menjadi lebih baik lagi ke depannya,” tandas Pdt Alberth Yoku kepada redaksi.

Reporter: Arief Nugroho
Editor: Frifod