Polemik Biaya Pendidikan di Kota Sorong Mahal, Sergius: Pendidikan Harus Jadi Perhatian Pemerintah, Jangan Abaikan Temuan di Lapangan

“Pendidikan harus jadi perhatian negara dan semua orang, dan pemerintah diminta jangan abaikan temuan masyarakat di lapangan (di sekolah-sekolah) terkait biaya pendidikan yang semakin mahal serta menyusahkan orangtua peserta didik dan masyarakat.”

TOP-NEWS.id, MERAUKE – Biaya pendidikan untuk pendaftaran masuk sekolah di Sorong Raya, Papua Barat menjadi polemik. Pasalnya, hampir seluruh sekolah di Sorong Raya memungut biaya kepada peserta didik baru mematok harga terlalu tinggi, hal ini menjadi beban para orangtua peserta didik.

Isu munculnya biaya pendidikan yang mahal di Sorong Raya mulanya dari salah satu organisasi yang prihatin akan masa depan generasi muda dalam bidang pendidikan.

Adalah Ketua Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Joseph Titirlolobi mengatakan bahwa sekolah-sekolah di Kota Sorong memungut biaya terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat.

Bahkan Ketua PA GMNI ini menuduh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba mengabaikan, menutup telinga dan mata soal hal ini alias cuek.

Joseph juga menjelaskan, fakta yang terjadi adalah memang benar bahwa masuk sekolah menengah atas (SMA) para orangtua peserta didik harus mengeluarkan uang sangat bervariasi tergantung sekolah tersebut unggulan swasta atau negeri.

“Dari data yang kami miliki untuk masuk SMA, orangtua murid harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 7,5 juta hingga hampir Rp 10 juta, ” ungkap Joseph, Selasa (16/8/2022).

“Apa yang dibantah atau data di mereka itu karangan mereka (Kadisdik Papua Barat). Justru Kadisdik yang tidak punya bukti. Harusnya kalau ada yang sampaikan hal ini, Kadisdik perlu turun cek ke lapangan untuk mencari tau soal ini. Bukan mendiamkan dan menyalahkan temuan orang lain,” jelas Joseph lagi.

Perlu diketahui terkait biaya pendaftaran masuk sekolah di Kota Sorong terbilang mahal, Kadisdik Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ketua PA GMNI itu tidak benar.

“Biaya pendidikan sekolah negeri tingkat menengah masih terjangkau dan gratis di wilayah Papua Barat. Kecuali sekolah swasta yang perhitungannya sendiri,” jelas Kadisdik Barnabas.

Menurutnya, untuk masuk sekolah negeri dirinya pastikan tidak ada biaya mahal saat pendaftaran masuk sekolah.

Dikatakan Kadisdik, saat ini dirinya sudah memberikan tugas kepada Kadis Cabang Pendidikan Wilayah 2 Sorong Raya Marike Malak agar mengumpulkan seluruh kepala sekolah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sorong Raya untuk membahas persoal tersebut.

Pemerhati Pendidikan

Sergius Womsiwor, pemerhati pendidikan dari Merauke, Papua menanggapi pernyataan Kadisdik Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba.

“Bagi saya Kadisdik Papua Barat seharusnya berterimakasih kepada lembaga yang membantunya memberikan informasi terkait biaya pendidikan sekolah di Sorong Raya. Karena saya juga salah satu pelaku pendidikan yang selalu berhadapan dengan permasalahan yang saat ini jadi persoalan,” ucap Kepsek SMAN 1 Kurik, Merauke, Papua Sergius Womsiwor dalam keterangannya diterima TOP-NEWS.id, Minggu (20/8/2022).

Sergius Womsiwor mengatakan, terkait biaya pendidikan yang begitu tinggi hampir di seluruh Tanah Papua, pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak mampu memecahkan permasalahan pendidikan.

“Yakni, pendidikan dengan biaya tambahan dari provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana perintah konstitusi kita secara hirarki dan akhirnya sekolah yang mengambil langkah sendiri untuk membantu kekurangan biaya yang tidak dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN,” jelas Sergius yang pernah Dianugerahi sebagai Inovator Pendidikan pada 2012 oleh Kemendiknas dari Menteri Pendidikan Nasional M Nuh atas dedikasinya menyatukan pendidikan dasar dan menengah satu atap terintegrasi berpola asrama di Kabupaten Merauke.

Dikatakannya, pihaknya dan bersama para kepala sekolah tidak tega kalau memberatkan para orangtua peserta didik atau masyarakat bila biaya sekolah makin mahal.

“Kalau kami tidak lakukan kritikan kepada pemerintah terhadap pelayanan sekolah, terus pendidikan di sekolah mau dibawa kemana?” ucapnya.

Pemerhati pendidikan ini menjelaskan, dana BOS pusat yang selama ini ada justru menggugurkan kewajiban pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, bila saja disdik provinsi maupun kabupaten/kota mau membantu dana untuk sekolah, maka konsekwensinya pasti semua sekolah menggunakan dana tersebut dalam membiayai program sekolah yang tidak dibiayai dari dana BOS. Itu kuncinya.

“Saya membaca pernyataan Kadisdik Papua Barat terkait biaya yang dimaksud dimana sekolah selalu lakukan biaya naik. Hal ini karena sudah tidak ada lagi dana dari BOS. Dan saya tidak bermaksud memberikan pernyataan pembenaran. Tapi alangkah bermartabatnya bila pemda setempat meminta biaya tambahan dari provinsi agar tidak berharap dari dana BOS,” tuturnya.

Dijelaskan Sergius, dana Otsus Papua kalau dipakai dengan benar khusus untuk pendidikan non fisik, maka hal ini tidak akan terjadi dan saling beradu argumentasi di media.

“Namun justru media akan menyampaikan keberhasilan kita di dunia pendidikan kepada publik,” terang dia lagi.

Ia menceritakan bahwa dirinya pernah diundang salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi narasumber terkait model pendidikan alternatif peradaban Papua di Merauke Satap terintegrasi berpola Asrama Merauke di Teluk Bintuni.

“Kondisi pendidikan jelas kita harus kerja keras dan juga siap menerima kritikan dari publik atas kelemahan kita sebagai pejabat. Hal ini demi perbaikan pelayanan lebih terukur,” tuturnya.

“Saya doakan agar Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menerima informasi ini dan bisa mempertemukan para kepala sekolah dan mendengar langsung permasalahan pendidikan di setiap daerah,” harap Sergius.

Untuk itu, Sergius menyarankan agar seluruh kepala sekolah rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) dari dana BOS pusat juga dari iuran Komite Sekolah atau lainnya yang menjadi kebutuhan sekolah tidak bebankan para orangtua peserta didik.

Dia juga meminta kepada kepala daerah (gubernur) untuk memikirkan kebijakan afirmasi kepada anak-anak Papua dan semua anak bangsa agar pendidikan dipikirkan pola asrama. Hal ini guna meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.

“Saya berharap kita semua pemerhati pendidikan membantu kadisdik dan sekolah sama-sama memajukan pendidikan di Tanah Papua,” tandasnya.

Biodata:
Nama     : Sergius Womsiwor
Jabatan : Kepsek SMAN 1 Kurik, Merauke, Papua
Prestasi :
1. Tahun 2014 pernah tampil di Kick Andy on Location, karena dedikasi kerja untuk memastikan bahwa semua anak putus sekolah dan anak jalanan serta pecandu lem Aibon di Merauke bisa sekolah dengan pendidikan berpola asrama.

2. Tahun 2014 pernah dianugerahi oleh SCTV Award sebagai inspirator pendidikan dan tahun yang sama juga memperoleh Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atas kesetiaan menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat demi mengharumkan nama Bangsa Indonesia di Kabupaten Merauke.

3. Tahun 2016 – 2019 pernah ditugaskan sebagai Plt Kepala Sekolah oleh Mendikbud Muhadjir Effendi untuk membuka sekolah satu atap terintegrasi berpola asrama di Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel bagi suku terisolir Korowai Kombat.

Reporter: Frifod
Editor: Frifod