Rektor UIP dan Pendiri YMEP Ikuti Raker LLDIKTI Wilayah XIV Papua – Papua Barat di Jakarta

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Usai pelantikan sebagai Rektor Universitas Internasional Papua (UIP) pada 15 Maret 2022, Dr Izak Morin langsung berangkat ke Jakarta didampingi pendiri Yayasan Maga Edukasi Papua (YMEP) Samuel Tabuni, Sabtu (19/3/2025).

Keberangkatan keduanya untuk memenuhi undangan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dalam rangka Rapat Kerja Wilayah Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Papua – Papua Barat.

Rapat kerja (raker) berlangsung selama tiga hari, dihadiri dari berbagai Pimpinan Yayasan Badan Penyelenggara PTS dan Pimpinan PTS di wilayah Papua dan Papua Barat.

Raker tersebut untuk penguatan dan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi yang dipimpin Dr Suriel S Mofu, SPd, MEd, TEFL, MPhil selaku Kepala LLDIKTI Wilayah XVV Papua – Papua Barat, yang sekaligus mensosialisasikan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kerja (PK).

Dalam raker tersebut, sebagai pembicara yakni
Robert Joppy Kardinal, SAB (anggota DPR RI) wilayah Papua memaparkan Kontribusi Perguruan Tinggi Swasta Bagi Pembangunan Orang Asli Papua.

Kemudian, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP, (Kepala LLDIKTI Wilayah III) memaparkan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Lalu, Dr Livia Iskandar Istania DF Iskandar, MSc, Psi (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPKS) memaparkan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, Abdul Kahar (Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan/PUSLAPDIK Kemendikbudristek RI) mensosialisasikan Program PUSLAPDIK.

Dr Izak Morin mengatakan, sebagai universitas bertaraf internasional pertama di Tanah Papua yang baru saja diluncurkan, tentu ada banyak hal yang perlu kami pelajari guna penguatan kelembagaan sebagai universitas yang baru.

“Saya kira, raker ini sangat menolong kami sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi baru di Tanah Papua. Kami berharap raker ini dapat memperlengkapi kami dengan berbagai pandangan juga pengalaman, yang tentu akan sangat berguna bagi kami dalam melahirkan pendidikan yang bermutu dan terlebih mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat Papua juga tantangan kebutuhan masyarakat Indonesia maupun kebutuhan dan tantangan global,” kata Rektor UIP Dr Izak Morin kepada wartawan di Hotel Grand Orchardz Kemayoran Jakarta, Sabtu (19/3/2022).

Samuel Tabuni: Komit Ciptakan SDM Papua Unggul

Kesempatan yang sama, Samuel Tabuni, Pendiri YMEP mengemukakan bahwa dengan mengikuti raker ini, UIP bersama YMEP turut mengambil bagian dalam komitmen kerja kolaboratif dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Yakni, dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) Papua yang unggul sebagaimana dituangkan dalam tema Rapat Kerja “Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Tanah Papua kita Ciptakan SDM Unggul dari Ufuk Timur Indonesia”.

“Apresiasi yang sangat tinggi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Bapak Suriel Mofu atas inisiatifnya, serta kerja-kerja kreatif dan inovatifnya dalam membantu dan mendorong PTS-PTS di Tanah Papua dalam usahanya mempersiapkan SDM unggul Papua melalui pendidikan tinggi,” ujar Samuel Tabuni.

“Saya berharap pemerintah provinsi (pemprov) juga pemerintah kabupaten (pemkab) dapat secara konsisten bekerjasama dengan LLDIKTI Wilayah XIV, karena Dr Suriel Mofu adalah orang yang memahami tantangan dan konteks masyarakat Papua. Sehingga pasti akan sangat membantu pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dengan konsep-konsep yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” jelas Samuel lagi.

Dikatakanbya, raker ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi kami, yaitu tidak hanya untuk memperkenalkan UIP kepada jaringan PTS yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat saja, melainkan juga menjadi momentum untuk membangun kerja sama, berjejaring.

“Karena kami menyadari betul bahwa membangun SDM unggul Papua dibutuhkan kerja sama antar PTS maupun dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Papua dan Papua Barat,” tandas dia.

Selain itu, Samuel Tabuni juga menyoroti Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Peraturan Pemerintah (PP) No 106-107.

Menurut dia, PP ini harus diperjelas, baik mengenai mekanisme distribusi, mekanisme pengawasan, mekanisme kerja sama, serta kewenangan antara pemprov dan pemkab dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) secara khusus untuk pendidikan.

“Dalam PP 107 disebutkan besaran alokasi dana untuk pendidikan sebesar 35 persen, yang mana lebih besar dari yang ditetapkan dalam Otsus 20 tahun lalu. Nah ini harus diperjelas khusus untuk PTS, karena PTS memiliki peran yang besar sekali dalam membangun SDM di Tanah Papua,” ucap Samuel Tabuni.

Oleh karena itu, kata Samuel, peraturan tersebut harus jelas dan tidak boleh kaku, baik untuk PTS maupun PTN. Tanpa dukungan dari pemprov maupun pusat, PTS-PTS tidak dapat maksimal dalam usaha pembangunan mansuia Papua.

“Sebagaimana kita tahu bahwa pada periode terakhir Presiden Jokowi difokuskan kepada peningkatan SDM. Oleh karena itu, saya meminta agar regulasi yang sudah dibuat tersebut diperjelas, tidak dibuat kaku. Harus transparan dan terang benderang,” harapnya.

Untuk itu, kata Samuel, dari 35 persen yang dialokasikan untuk pendidikan tersebut, peruntukannya atau realisasi pembagiannya antara prosentase untuk mendukung infrasturktur pendidikan, pengawasan, pengembangan SDM melalui PTS dan PTN maupun prosentase untuk pendidikan putra- putri Papua yang berkuliah di luar negeri perlu dibagi dengan baik.

Oleh karena itu, semuanya ini perlu diperjelas melalui PERDASUS, yang diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi pemkab maupun pemprov dalam mendukung PTS maupun PTN.

“Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, sebab bila kita melihat realitas di lapangan selama ini perguruan tinggi dibiarkan berjuang sendiri, terutama PTS. Padahal bila dilihat dengan seksama PTS-PTS di Papua banyak menampung dan mendidik anak-anak asli Papua yang nota bene juga berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu,” tuturnya.

“Sebagaimana kita tahu jumlah PTS di wilayah Papua maupun Papua Barat adalah sebanyak 71 perguruan tinggi sedangkan PTN hanya berjumlah tiga. PTS tidak akan survive dan bahkan tidak bisa menghasilkan SDM dengan kualitas yang terbaik apabila tidak didukung oleh pemerintah secara terencana,” tandas Samuel Tabuni.

Sumber: Abdiel F Tanias,
Dir Media Centre YMEP
Editor: Frifod