Pastikan BBM-Listrik Aman Selama Ramadan-Idul Fitri, Menteri Bahlil Kunjungi Sultra

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan dan distribusi energi tetap berjalan lancar selama bulan Ramadan 2025 dan jelang Idul Fitri 1446 Hijriah di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam kondisi aman dengan kapasitas mencukupi.

“Alhamdulillah, kapasitas (BBM) cukup sampai 17-21 hari. Jadi tidak ada masalah, baik dari minyak, pertalite, pertamax, maupun dari sisi solar, itu clear, Alhamdulillah,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai meninjau sejumlah infrastruktur energi di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Minggu (9/3).

Pada kesempatan ini, ia turun langsung mengecek Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 74.937.23, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Baubau berkapasitas 30 Mega Watt (MW), serta Fuel Terminal BBM Baubau.

Saat berada di SPBU Pertamina 74.937.23, Menteri ESDM bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina (Persero), dan Balai Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas melakukan pengecekan langsung terhadap perbedaan kualitas antara BBM beroktan RON 90 dan RON 92.

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM berkualitas baik. Sebagai bentuk edukasi, Bahlil meminta Pertamina Patra Niaga untuk menyediakan contoh BBM RON 90 dan RON 92 di setiap SPBU. Dengan begitu, masyarakat bisa membedakan spesifikasi kedua jenis BBM tersebut.

“Insyaallah tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan kualitas BBM yang dijual. RON 90 ini sebenarnya yang disubsidi, sementara RON 92 itu harganya harga pasar, tidak disubsidi,” jelasnya.

Terkait pasokan B40 dan solar, Bahlil menegaskan ketersediaannya cukup hingga Idul Fitri. Bahkan, Terminal BBM Baubau berperan penting dalam memasok 54% kebutuhan BBM di wilayah Sulawesi.

Selain melayani Sulawesi, terminal ini juga menyuplai BBM ke Maluku dan menjadi cadangan bagi Nusa Tenggara Timur, Bima, serta beberapa daerah lainnya.

Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota BBM bersubsidi untuk Sulawesi Tenggara pada 2025. Kuota BBM jenis JBKP (Pertalite) mencapai 356.464 KL, dengan realisasi hingga Januari 2025 sebesar 25.919 KL atau 7,23% dari kuota.

Sementara itu, kuota BBM JBT (Biosolar) ditetapkan sebesar 153.227 KL, dengan realisasi hingga Januari 2025 sebesar 12.592 KL atau 8,22% dari kuota.

Kondisi Kelistrikan

Selain memastikan stok BBM, Bahlil juga meninjau kondisi ketenagalistrikan dengan mengunjungi PLTMG Baubau yang memiliki kapasitas 30 MW. Pembangkit ini menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Baubau, menyumbang 62,17% dari total beban puncak di wilayah tersebut.

Berdasarkan data per 6 Maret 2024, sistem kelistrikan Baubau mencatat beban puncak sebesar 51 MW dengan daya mampu pasok mencapai 63 MW. Hal ini menunjukkan adanya cadangan daya sebesar 11 MW atau sekitar 23%.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Baubau dalam kondisi aman dan siap memenuhi kebutuhan listrik masyarakat selama Idul Fitri 2025,” tegas Bahlil.

Namun, ia menyoroti masih adanya kendala kelistrikan di beberapa pulau terluar Sulawesi Tenggara, seperti di Wakatobi. Di Pulau Kaledupa, misalnya, masih terdapat wilayah yang belum menikmati listrik, sementara di Tomia, suplai listrik sering mengalami pemadaman akibat beban yang melebihi kapasitas terpasang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Bahlil telah meminta PT PLN (Persero) untuk segera mempercepat elektrifikasi di wilayah tersebut.

“Tadi sudah sepakat Pak Dirut PLN dan beberapa direksi, mereka akan melakukan percepatan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Karena masyarakat di sana itu memang mata pencariannya adalah perikanan. Jadi kalau listrik mati, storage-nya bisa nggak jalan,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipatif, Kementerian ESDM akan membentuk Tim Posko Nasional Sektor ESDM yang bertugas mengawasi penyediaan dan distribusi BBM, LPG, serta listrik. Posko ini juga akan bertanggung jawab dalam mitigasi bencana geologi dan akan beroperasi mulai 17 Maret hingga 11 April 2025.

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral