Kasus Covid-19 di Papua Masih Tinggi, Ketua DPR RI Ingatkan Jangan Sampai PON XX Jadi Klaster Baru Corona

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dalam persiapan penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua.

Belum berakhirnya pandemi Covid-19, berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan para atlet maupun pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran tersebut. Jangan sampai menimbulkan klaster baru Covid-19.

Per 15 September 2021, Papua dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kasus aktif tertinggi di Indonesia. Jawa Tengah merupakan provinsi terbanyak kasus aktif Covid-19 dengan jumlah 11.084, sementara di Papua terdapat 7.861 kasus.

Sebagai catatan, kasus aktif adalah pasien Covid-19 yang masih sakit, belum sembuh, dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri atau terpadu.

Untuk itu, pemerintah diimbau untuk bijak dalam mengkaji penyelenggaraan PON agar tidak menjadi bom waktu yang justru bisa memakan banyak korban.

Oleh karena itu, kata Puan, pemerintah perlu melakukan antisipasi dan sejumlah langkah strategis agar PON di Papua dapat berjalan dengan baik.

“Jangan sampai Pesta Olahraga Nasional menjadi cluster baru Covid-19,” kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Ketua DPR RI menyoroti hal ini, karena tingginya kasus Covid-19 di Papua saat ini dan berharap pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menekan laju kasus Covid-19.

“Perlu ada upaya khusus untuk mencegah penyebaran virus corona di Papua. Tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama di daerah itu perlu dilibatkan demi mendorong efektivitas edukasi ke rakyat di akar rumput,” harap Puan.

Puan yang mantan Menko PMK pada era 2014-2019 itu juga menyayangkan cakupan vaksinasi di Papua belum optimal. Pada awal September 2021, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa vaksinasi dosis pertama di lima kabupaten dan kota penyelenggaraan PON XX baru sekitar 50 persen.

Rincian vaksinasi dosis pertama di Kota Jayapura, yakni 51 persen, Kabupaten Jayapura 48,39 persen, Mimika 50,6 persen, dan Kabupaten Merauke 55,58 perseb, sementara di Kabupaten Kerom baru 33,73 persen.

“Apalagi sebagian tenaga kesehatan (nakes) di Papua, yakni sebanyak 4,8 persen sama sekali belum menerima vaksinasi. Hal itu berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah yang memberikan dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 bagi nakes mulai pertengahan Juli lalu,” ungkap Puan.

Puan Maharani berharap kepada pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan kinerja pemda dalam penanganan pandemi agar tidak ada rakyat yang tidak mendapat akses vaksin, terutama masyarakat adat yang berada di lokasi terpencil atau jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

“Meskipun Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang bermuatan sanksi bagi masyarakat penolak vaksin, namun pada kenyataannya cakupan vaksinasi di Indonesia masih belum merata. Pemerintah wajib meningkatkan kewaspadaan menjelang dan selama penyelenggaraan PON dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” tegas politisi PDI Perjuangan.

Virus Corona Belum Musnah, Perlu Waspada

Terpisah, ahli epidemiologi Griffithh University Australia Dicky Budiman memprediksi bahwa status pandemi Covid-19 paling cepat berakhir pada pertengahan atau akhir 2022. Sedangkan, pemerintah menjadwalkan PON XX Papua digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021.

Dicky menegaskan, virus corona belum benar-benar musnah paling tidak hingga 10 tahun ke depan meski status pandemi dicabut.

Pasalnya, inang corona bukan hanya manusia melainkan juga hewan. Di samping itu, vaksin yang ada saat ini akan terus dikembangkan untuk mengimbangi mutasi virus.

Nantinya setelah pandemi berakhir, kata Dicky, statusnya tidak lantas berubah menjadi endemi, namun epidemi. Pada fase epidemi tersebut, Covid-19 tidak lagi terjadi di seluruh wilayah di dunia, tetapi hanya di suatu wilayah atau geografis tertentu.

Reporter : Jerry Hendra MS
Editor : Frifod