Bicara Pengukuran IPKD, BSKDN Kemendagri Terima Kunker Kabupaten Tanjung Jabur Timur

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima kunjungan kerja (kunker) Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Provinsi Jambi, Rabu (29/11/2023). Kunjungan tersebut dalam rangka menggali informasi lebih dalam terkait pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Dalam keterangannya di Kantor BSKDN, Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (PKDD) BSKDN Abas Supriyadi mengatakan, penginputan IPKD telah rampung dilakukan dengan membagi daerah menjadi 11 regional guna memudahkan daerah dalam menginput data IPKD. Provinsi Jambi masuk dalam Regional 3 yang dijadwalkan menginput data IPKD pada 16-23 September 2023.

Kendati demikian, kata Abas, ada beberapa daerah yang masih melakukan kesalahan dalam penginputan. Abas menambahkan bahwa pihaknya memberikan kesempatan bagi daerah untuk memperbaiki kesalahan dalam penginputan sampai dengan 30 November 2023 Pukul 13.00 WIB. Untuk itu, dirinya meminta daerah benar-benar serius berkontribusi dalam pengukuran IPKD.

“Kami memberikan kelonggaran bagi daerah untuk memperbaiki penginputan data IPKD sampai besok (30 November 2023) sampai jam satu siang. Kami harap daerah serius berkontribusi, karena manfaatnya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ungkap Abas.

Abas mengatakan, setelah masa sanggah berakhir, tahap berikutnya adalah validasi yang akan melibatkan lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk menghasilkan penilaian yang akurat.

“Terkait finalisasi hasil (pengukuran IPKD) kami juga akan konsultasi dengan K/L lain, karena data ini dipakai sebagai rujukan bagi mereka dalam posisi perencanaan, penganggaran atau pun mungkin penilaian secara kelembagaan di masing-masing K/L,” jelasnya.

Dia berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tanjung Jabur Timur dapat memperoleh nilai IPKD yang lebih baik.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

“Kami harap Kabupaten Tanjung Jabur Timur dapat memiliki nilai IPKD yang lebih baik dari tahun ke tahun,” pungkasnya.

Editor: Abdul H. Hartawan
Sumber: BSKDN Kemendagri