Audiensi, Wapres Ma’ruf Amin Minta Anggota BP3OKP Serap Aspirasi Berbagai Kelompok di Papua

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menerima audiensi jajaran BP3OKP di Istana Wapres, Selasa (9/5/2023).

Pada pertemuan tersebut, Wapres memberikan beberapa arahan penting kepada anggota BP3OKP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Salah satunya, Wapres meminta untuk memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua. Hal ini, terutama untuk meyakinkan bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun Papua yang sejahtera dan maju.

:Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan,” harap Wapres Ma’ruf Amin.

Selain itu, Wapres juga menginstruksikan anggota BP3OKP agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, mengingat kehadiran BP3OKP adalah sebagai tugas negara guna mengawal arah baru pembangunan Papua ke depan.

“Saat ini kita dihadapkan dengan batasan waktu pemerintahan hingga 20 Oktober 2024. Karena itu, saya meminta saudara-saudara untuk teliti dalam mengawal kegiatan/proyek percepatan pembangunan yang bersifat strategis, terobosan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua,” pinta Wapres lagi.

Wapres juga menekankan bahw pentingnya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program dengan para pemangku kepentingan di daerah.

“Hal ini guna memastikan agenda konsolidasi Otonomi Khusus di enam provinsi (di Papua), terutama penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di emoat Daerah Otonom Baru (DOB),” ujar Wapres.

Di samping itu, Wapres juga meminta anggota BP3OKP untuk mengawal pelaksanaan Rencana Aksi 2023 dan 2024 agar selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 – 2041.

“Jadikan ini legacy dari pemerintahan saat ini, dan sebagai pondasi untuk pemerintahan baru nanti. Jadi kita sudah meletakkan landasan atau semacam milestone-nya,” jelas dia.

Dalam paparanya, Wapres juga menambahkan bahwa kehadiran BP3OKP merupakan kebijakan yang bersifat terobosan sebagai amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus hasil revisi tahun 2021.

Dikatakannya, badan (BP3OKP) ini memiliki tugas utama untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua.

Wapres pun mengungkapkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan dua kebijakan yang terkait dengan tugas BP3OKP, yakni Perpres No 121 Tahun 2022 tentang BP3OKP dan Perpres No 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022 – 2041.

“Kita semua menyadari agenda persoalan Papua bersifat kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya intens dalam merumuskan dan melaksanakan pendekatan dan kebijakan yang komprehensif untuk Papua,” ungkapnya.

Wapres juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat dirinya berencana kembali melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua.

“Saya meminta saudara-saudara bersama Sekretaris Eksekutif BP3OKP untuk memastikan kesiapan berbagai agenda strategisnya,” ucap Wapres.

Program Papua Cerdas

Sebelumnya, anggota BP3OKP Perwakilan dari Provinsi Papua Pdt Alberth Yoku, S.Ag melaporkan bahwa Sekretariat BP3OKB di Jayapura yang diresmikan Wapres pada November 2022 lalu, hingga saat ini telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya, Program Papua Cerdas dengan menyelenggarakan kursus komputer gratis bagi 10 ribu warga Papua.

“Dalam waktu kunjungan Bapak, kami harap Bapak bisa menyerahkan beberapa bagian sertifikat kepada para peserta,” harap Pdt Alberth Yoku S.Ag.

Selain itu, kata Pdt Alberth Yoku, Sekretariat BP3OKB bekerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) juga menyelenggarakan pelatihan mediator bagi para kepala suku dan petugas keamanan sebagai upaya mencegah terjadinya konflik di Tanah Papua.

“Kami juga ada kerjasama dengan Pemerintah Papua Nugini khususnya Provinsi Sandaun. Jadi mereka belajar ke kita cara membangun rumah sakit yang representatif dan meminta bantuan tenaga ahli dan peralatan yang baik,” jelas tokoh agama di Papua ini yang selalu memperhatikan masa depan Tanah Papua.

Pdt Alberth juga menambahkan bahwa kerjasama peningkatan pariwisata dan penanggulangan malaria juga dilakukan dengan Pemerintah Australia.

“Hari ini juga ada kunjungan teman-teman dari Australia untuk membahas masalah pariwisata dan pengentasan malaria,” tandas Alberth Yoku.

Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanowo Yolmen, Perwakilan Provinsi Papua Tengah Pietrus Waine, serta Perwakilan Provinsi Papua Barat Irene Manibuy.

Sementara Wapres Ma’ruf Amin didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. (setwapres)

Editor: Frifod