Kemendagri Apresiasi Kinerja Pemprov Papua Tengah dalam Percepatan Pembangunan

Wamendagri: Tiga tantangan yang perlu segera dituntaskan oleh Provinsi Papua Tengah, yakni pertama, capaian IPM yang masih rendah, kedua, masih tingginya kemahalan konstruksi, dan ketiga, gangguan keamanan.

TOP-NEWS.id, NABIRE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menghadiri pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Tengah di Nabire, Rabu, (3/05/2023).

Dalam sambutannya, John Wempi Wetipo menyampaikan sejumlah arahan terkait pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua Tengah merupakan fondasi sebagai titik awal Provinsi Papua Tengah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan yang berkesinambungan.

Selain itu juga sebagai langkah masa transisi dalam mempersiapkan kepala daerah definitif pada 2024.

“Musrenbang yang dilakukan harus selaras dan sinergi dengan dokumen perencanaan nasional yang telah tersedia sebagai konsistensi dan harmonisasi pembangunan di Provinsi Papua Tengah” kata John Wempi.

Wamendagri juga mengatakan, dokumen perencanaan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua Tengah harus mampu menggali potensi dan kebutuhan daerah secara makro dan mikro. Sehingga ada kesinambungan dan keberlanjutan program pembangunan untuk kepala daerah yang baru/terpilih nantinya.

John Wempi juga menyampaikan bahwa tantangan di Papua Tengah yang perlu menjadi perhatian bersama untuk dituntaskan, di antaranya, pertama, capaian indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua Tengah masih rendah.
Hal ini terlihat dari capaian IPM Kabupaten se-Papua Tengah yang masih di bawah rata-rata nasional.

Kedua, masih tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Hal ini dipengaruhi oleh konektivitas, infrastruktur dan geografis. Oleh karena itu, diperlukan political will Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk melakukan percepatan pembangunan dengan pendanaan yang memadai.

Ketiga, Gangguan keamanan. Sebagai langkah untuk mereduksi gangguan keamanan adalah dengan melakukan pembangunan yang inklusif, termasuk menjadikan pemekaran sebagai salah satu strategi agar pembangunan lebih inklusif dan perumusan dokumen perencanaan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

Selain tantangan tersebut, Wamendagri juga menyampaikan beberapa agenda prioritas yang perlu mendapat atensi oleh Papua Tengah, di antaranya pendataan dan pengalihan aset.

Lalu, komitmen hibah dan pemilihan keanggotaan MRP, pengisian anggota DPRD dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP.

Di sisi lain, John Wempi memberikan apresiasi kerja cepat dan dan kerja tepat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam percepatan pembangunan Papua Tengah.

“Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi pertama dari empat DOB yang telah menetapkan APBD Tahun 2023, dan menjadi provinsi tercepat dalam pembentukan logo daerah dan pemberian Kartu Otsus Sehat Papua Tengah,” ujar Wempi.

Sumber: Penerangan Kemendagri
Editor: Ftifod