Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Apresiasi Capaian Pembangunan Provinsi Malut

TOP-NEWS.id, TERNATE – Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin  mengapresiasi capaian Provinsi Maluku Utara (Malut). Apresiasi ini berkaitan dengan realisasi indikator pembangunan pada tahun 2022 yang menunjukkan capaian yang baik.

Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Provinis Malut mampu tumbuh di angka 22.94 persen. Sedangkan pengangguran terbuka di angka 3,98 persen dan tingkat kemiskinan di angka 6,37 persen, yang menunjukkan tren positif di bawah rata-rata nasional.

Namun di sisi lain, kata dia, untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditunjukan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Malut masih berada dibawah capaian nasional, yakni sebesar 69.47 persen di tahun 2022, dan juga pada rasio gini mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0,309 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 0.278 persen.

“Pembangunan ekonomi suatu daerah akan dikatakan berhasil jika daerah tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang baik, namun harus disertai dengan tingkat pemerataan yang baik pula,” kata Jeffry Apoly Rahawarin di Sahid Bella Hotel Ternate, Malut, Jumat (28/4/2023).

Pernyataan tersebut, diungkap Jeffry Apoly Rahawarin saat menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2024 Provinsi Malut.

Musrenbang RKPD 2024 ini mengangkat tema “Mewujudkan Penciptaan Daya Saing dan Kesejahteraan secara Berkelanjutan”.

Optimalkan Potensi Pemerataan dan Kesejahteraan Ekonomi

Dalam acara itu, Jeffry Apoly juga menyampaikan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi masyarakat, adalah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut untuk terus membuka affirmative action terhadap akses rantai ekonomi (produksi), utamanya bagi kelompok rentan, sehingga dapat mengakses kegiatan perekonomian makro dan mikro yang berdampak pada pemerataan dan kesejahteraan di Provinsi Malut.

“Terdapat beberapa potensi unggulan di Provinsi Maluku Utara yang dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan daerah seperti potensi hutan, potensi kelautan dan perikanan, potensi sumber daya mineral dan energi serta potensi pariwisata,” ungkap Jeffry.

Provinsi Malut juga menyimpan potensi sumber daya yang cukup besar, sehingga diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan pendapatan yang sebesar-besarnya, namun tetap dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan rencana pembangunan di daerah tersebut, Jeffry mendorong agar pemda setempat dapat memanfaatkan kegiatan pelaksanaan Musrenbang RKPD itu dengan sebaik-baiknya.

Pasalnya, lanjut Jeffry, forum ini bisa menjaring berbagai masukan terkait permasalahan daerah, prioritas pembangunan daerah, dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah antar perangkat daerah maupun dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

“Diharapkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang selanjutnya perlu diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” ucapnya.

Sumber: BNPP
Editor: Frifod