Kemendagri Apresiasi Capaian IPM Provinsi Kepri Tertinggi di Wilayah Sumatera dan Realisasi APBD Terbaik Nasional

TOP-NEWS.id, TANJUNG PINANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni menghadiri rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2024 di Balairung Wan Seri Beni Pusat Sultan Mahmud Riayat Syah “Bandar Seri Kota Piring”, Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjung Pinang, Kepri, Rabu (29/3/2023).

Kegiatan musrenbang yang merupakan agenda tahunan tersebut menjadi langkah strategis yang menghadirkan berbagai komponen strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Fatoni dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang RKPD ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.

Dikatakan Fatoni, melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD tahun 2024.

Fatoni memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kepulauan Riau. “Kami berikan apresiasi kepada Provinsi Kepulauan Riau atas mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 sebesar 76,46 persen (kategori tinggi). Capaian tersebut berada diatas capaian nasional dan menempatkan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi di wilayah Sumatera,” kata Fatoni.

“Dari sisi keuangan, selama tiga tahun ke belakang (2020-2022), APBD Provinsi Kepri mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5.43 persen dan belanja minus 0,05 persen, sedangkan pembiayaan sebesar 18.71 persen. Pertumbuhan yang mengalami peningkatan ini merupakan angin positif bahwa kerangka anggaran Provinsi Kepri terus membaik dan pemetaan penggunaan anggaran semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fatoni.

Tentunya capaian tersebut, kata Dirjen Bina Keuda, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan, capaian indikator makro yang lainnya (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan) perlu adanya peningkatan capaian melalui langkah kolaborasi, sehingga target capaian ke depan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Pada pengusulan major project juga memerlukan penguatan strategi, di antaranya perlunya informasi data yang detail dan rinci, penguatan akreditasi layanan yang akan diberikan, serta penguatan dukungan program dan kegiatan daerah major project yang diusulkan.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga memberikan apresiasi capaian realisasi APBD Provinsi Kepri menempati terbaik kedua secara nasional dan mendapatkan penghargaan APBD Award 2023.

Kolaborasi Berbagai Pihak

Ia juga mengarahkan, pertama, perlunya melakukan pengoptimalan kebijakan satu data daerah melalui pengoptimalan e-walidata dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bagian dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis data.

Kedua, melaksanakan prinsip utama sinkronisasi kebijakan perencanaan melalui sinkronisasi kebijakan dengan Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi (Amanat SE Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW).

Ketiga, melakukan penguatan SDM perencana melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas utamanya dalam menyajikan dokumen jangka menengah dan panjang yang berkualitas.

Keempat, menyiapkan exit strategy dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.

“Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks,” pungkas Fatoni.

Sumber: Puspen Kemendagri
Editor: Frifod