Pemkab Humbahas dan Staf Kepresidenan Rapat Bahas Perhutanan Sosial di Dolok Sanggul

TOP-NEWS.id, DOLOK SANGGUL – Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor SE diwakili Sekda Humbahas Drs Tonny Sihombing MIP pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Profiling Kebutuhan Pemberdayaan Perhutani Sosial dan Kebutuhan Lapangan bersama Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan di Dolok Sanggul, Senin (20/2/2023).

Tonny Sihombing mengatakan bahwa Pemkab Humbahas sangat mendukung program tersebut, dimana perhutanan sosial merupakan sebuah program nasional bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.

“Program ini merupakan wujud asas keadilan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan untuk dijadikan tempat berusaha bagi masyarakat, mengembangkan sumber kehidupan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya,” kata Bupati, diwakili Sekda.

Dikatakannya, di Sumut terdapat sembilan kabupaten yang dipilih sebagai lokus intervensi pmberdayaan, yaitu Langkat, Simalungun, Serdang Berdagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Samosir, Deli Serdang dan Humbahas.

Dari sembilan kabupaten itu ada tiga yang menjadi lokus intervensi pemberdayaan pertama, yaitu Kabupaten Humbahas, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir.

Lokus intervensi pemberdayaan pertama ini dipilih berdasarkan ketersediaan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) dan kualitasnya, keaktifan pemda dalam mendukung program itu, kuantitas surat keterangan per kabupaten, ketersediaan pemetaan sosial (kebutuhan pemberdayaan dan komoditi), insan dengan lokasi yang diserahkan SK-nya oleh Presiden, asesibilitas serta kondusifitas atau minimnya konflik sosial/tenurial di lapangan.

Hadir dalam rakor, para pimpinan OPD, Kepala UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) XIII di Dolok Sanggul, Kepala UPT Kesatuan Pengelola HUtan (KPH) XII di Tarutung, para camat, kepala sesa, dan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH).

Reporter: Rijhondy Siregar
Editor: Frifod